The Law Enforcement of Journalism Profession in The Context of Press Freedom

The Law Enforcement of Journalism Profession in The Context of Press Freedom

 

Penegakan Hukum Profesi Pers dalam Konteks Kebebasan Pers

 

Sri Ayu Astuti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Majapahit Nomor 666 B, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 61215

Telp.: +62 31 8928097

Email: saar_1126@yahoo.co.id

 

Abstract

Law No. 40 of 1999 on Press is a manifestation of respect for the legal protection of press workers . Press in their role contributes to the intellectual level of the nation, through the information submitted in news publications, as well as bringing stipulated by the 1945 Constitution of Republic of Indonesia on freedom of thought and speech as Human Rights. However, in carrying out their journalistic duties, the Press should have responsibilities in the news process, and must not violate the ethics of his profession. Press that violates profession intentionally or unintentionally in the writing and publication of news in the public sphere, will still do the law enforcement process for any misuse of the meaning of freedom of speech and thought that harm others. Enforcement of this law, in line with the revocation of the right of immunity of profession issued by the Constitutional Court, which means the Press as a Professional must do the job with the precautionary principle, not by carelessness due to the trapped arrogance of jobs, and injuring other people's human rights, even doing work profession with not commendable behavior.

Keywords: law enforcement; journalism profession; freedom of journalism;

 

Abstrak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap perlindungan hukum pada pekerja pers. Pers dalam menjalankan perannya memberikan kontribusi terhadap pencerdasan kehidupan bangsa melalui informasi yang disampaikan dalam publikasi tulisan beritanya, sekaligus membawa amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia. Kendati demikian, dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, Pers harus memiliki tanggungjawab dalam mengolah berita, dan tidak boleh melanggar etika profesinya. Pers yang melanggar Profesinya dengan sengaja atau tidak sengaja dalam menulis berita dan publikasi di ruang publik, akan tetap dilakukan proses penegakan hukum atas penyalahgunaan terhadap arti kebebasan berpendapat dan berpikir yang merugikan orang lain. Penegakan hukum ini, sejalan dengan pencabutan hak imunitas profesi yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, yang berarti Pers sebagai Profesional harus melakukan pekerjaannya dengan prinsip kehati-hatian, bukan dengan kecerobohan karena terjebak arogansi pekerjaan, sehingga mencederai Hak asasi orang lain, bahkan melakukan pekerjaan profesinya dengan perilaku tidak terpuji.

Kata kunci: penegakan hukum; profesi pers; kebebasan jurnalistik;

 

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers[1] yang terdiri dari 10 Bab dan 21 lahir sebagai amanat UUD 1945, khususnya Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 28 Undang–Undang Dasar Tahun 1945, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Pers (UU Pers) lahir sebagai perwujudan terhadap penghormatan hak asasi manusia dalam hal berekspresi, mengeluarkan pendapat dan pikiran, serta berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pers selain befungsi sebagai instrumen dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, juga berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi, pers merupakan refleksi jati diri masyarakat, karena berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang ditampilkan oleh pers dalam institusi media[2].

Keberadaan pers dalam interaksi antara pers dan masyarakat publik, dan institusi-institusi lain yang ada di tengah masyarakat, selalu bersinggungan dengan kepentingan publik, politik  dan negara. Berkaitan dengan penyebarluasan informasi dan komunikasi di ruang publik tersebut akan memberikan dampak positif dan negatif pada khalayak. Akibat ketidaksesuaian kehendak dari pemberitaan pers, sehingga memunculkan permasalahan  hukum  dengan adanya kepentingan publik yang disoroti oleh media.

Akibat pemberitaan pers yang memunculkan persoalan hukum diperlukan penyelesaian sengketa pers yang berkeadilan. Penyelesaian hukum yang berkeadilan dan melembaga diinginkan berjalan memenuhi rasa keadilan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pers, masyarakat dan institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan dibidang hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum dari institusi pers.

Dari pemahaman tentang tanggung jawab hukum, setiap insan pers ini dalam memenuhi  kompetensinya maka dipandang penting untuk mengetahui pelaksanaan UU Pers. Hal ini dikarenakan banyak insan pers, tidak mengetahui substansi dan isi (content) dari tujuan sejatinya diadakan UU Pers itu.

Di dalam Penjelasan Umum UU Pers, dapat dilihat bahwa sesungguhnya UU Pers adalah undang-undang yang mengatur dan menjamin terselenggaranya kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Hal itu menunjukkan bahwa kemerdekaan pers bukan monopoli wartawan dan atau perusahaan pers saja, tetapi kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat.

UU Pers memberikan jaminan adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, dan bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Karena kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakkan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Kemerdekaan pers yang disertai dengan kesadaran di dalam UU Pers dimaksudkan agar pers yang dijamin haknya dalam menjalankan profesinya tidak berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, atau ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, atau dibuat sebagai “alat memaksa” atau “alat menyandera“, bahkan dijadikan sebagai “alat memeras” untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan pers. Maka pers terikat dengan ketentuan kode etik wartawan atau kode etik jurnalistik.

Kode etik wartawan yang tertuang di dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pada butir ke 2[3], wartawan memiliki keharusan meliput dengan tata aturan yang etis. Berkaitan dengan adanya keharusan dalam hal etika itu, maka pekerja pers dan perusahaan pers tidak dapat seenaknya memperlakukan masyarakat, dan narasumbernya.

Etika pers sangat penting keberadaannya bagi pers untuk menjaga profesionalitas dalam menjalankan profesi jurnalistiknya, karena UU Pers telah memberikan pengaturan yang jelas dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Wartawan mempunyai hak tolak, hak jawab dan hak koreksi sebagai sarana dalam menyelesaikan perkara hukum yang timbul akibat dari pemberitaan yang salah atau dipandang telah melanggar hak pribadi masyarakat dan institusi baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan pers dan pemberitaannya dikelola oleh perusahaan pers.

Adapun tujuan hak tolak bagi wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaannya di depan hukum adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Meski hak tolak dapat dibatalkan oleh hukum demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketentuan umum yang dinyatakan oleh pengadilan. 

Selain itu pers juga wajib melayani hak jawab, hak koreksi, yang telah ditentukan dalam UU Pers[4]. Hak jawab dan hak koreksi tersebut dimaksudkan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Penggunaan Hak Jawab, Hak Koreksi dan kejujuran melakukan kewajiban koreksi adalah mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers, hal ini berkesesuaian  dengan semangat yang dipakai UU Pers dalam menegakkan kemerdekaan pers di dalam Penjelasan  Umum UU Pers.  Sebagaimana juga dalam penyelesaian kasus visualisasi cover majalah tempo yang menampilkan perwira tinggi polisi membawa celengan babi, Dewan pers menyelesaikannya dengan menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Mekanisme penyelesaian dengan semangat profesional dan terbuka tersebut dalam hak jawab dan hak koreksi itu memenuhi unsur adanya saling koreksi dan kontrol antara pekerja pers yang profesional dan masyarakat.  Mekanisme kontrol ini dapat disampaikan kepada redaksi dan dapat disampaikan melalui Dewan Pers, sedangkan Media Watch lebih kepada fungsi literasi. Seperti halnya Jawa Pos yang menyediakan mekanisme kontrol dilakukan dengan ombudsman.

Di dalam perspektif hukum, keseimbangan dapat dicapai ketika berbagai kepentingan dapat terakomodasi secara optimal dalam arti terwujudnya keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Bentuk konkrit dari hal ini adalah dapat diterimanya sebuah penyelesaian oleh pihak pers dan media sebagai institusi tempat pers mengelola karya jurnalistiknya yang berhadapan  dengan masalah  hukum.

Keadilan adalah tujuan yang diinginkan dalam proses penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi oleh pers sebagai penyaji karya jurnalistik, dan masyarakat  serta institusi yang menjadi sorotan media.

Prinsip keadilan itu sejalan dengan prinsip jurnalistik dalam hal menyampaikan kebenaran berita yang dibuat dengan mengedepankan keseimbangan (cover both side). Keseimbangan disini meletakkan arti bahwa  seorang jurnalis tidak boleh sepihak saja dalam mengedepankan unsur dari isi pemberitaan.  Mengedepankan obyektifitas berita  dengan unsur keseimbangan pendapat dari narasumber yang terkait dalam isi berita yang diinformasikan kepada audiens.

Untuk mencapai  tulisan karya jurnalistik  yang adil, berimbang dan obyektif diperlukan kompetensi seorang pers, sehingga jelas pers dalam melaksanakan pertanggungjawaban secara hukum pada  karya jurnalistiknya. Tumbuh dan berkembangnya industri media dan pers, diperlukan juga kekuatan bangunan pers yang berpijak pada idealisme, komersialisme, dan profesionalisme[5]. Sehingga pers memiliki kompetensi yang berkualitas dalam mempertanggung jawabkan karya jurnalistiknya.

Pers dengan  idealisme yang  kuat akan memiliki kepribadian terpercaya yang diharapkan dan disegani siapapun. Meski demikian pers tidak hanya bertumpu dengan idealisme saja, tetapi juga berorientasi pada kepentingan komersialisme  untuk menghidupi perusahaannya agar dapat terbit secara konsisten untuk mencapai cita-cita ideal[6].

Pers dituntut menjalankan profesinya secara profesional melayani warga masyarakat luas dengan menjalankan fungsi pers dengan tetap menegakan etika pers yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik[7]. Kompetensi akan mengantarkan pada kinerja pers profesional di bidangnya dan Proses peningkatan kualitas dan profesionalisme secara substantive dibidang pers.

 Terjadinya benturan dalam kepentingan muatan informasi yang dikomunikasikan kepada publik dan Luberan informasi tidak semua dapat dikelola secara profesional sesuai prinsip Jurnalistik yang berlaku dan kepentingan publik dalam pemenuhan informasi sesuai dengan kualitas dan keakuratan data yang dibutuhkan oleh konsumen penerima informasi. Pada posisi ini sering terjadi permasalahan hukum, akibat persaingan yang tidak sehat dalam memperebutkan konsumen.

Produk Jurnalistik dan kinerja pers serta kompetensi pers sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Produk jurnalistik baik di media cetak maupun di media elektronik radio dan televisi, menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Informasi yang dibangun insan media belum secara keseluruhan memenuhi kepentingan-kepentingan yang telah digariskan sebagai misi dan visi kalangan media dan pers dalam turut membangun informasi yang sehat. Bahkan dengan jelas masih banyak produk jurnalistik belum memenuhi kaidah profesional khususnya dari sisi regulasi penyiaran pada jam tayang.

Situasi penyiaran di Indonesia diatas sebagaimana juga sejalan dengan apa yang diungkapkan McNair[8] yang menggambarkan isi pesan media massa dalam konteks “pertarungan“ kepentingan berbagai kelompok kepentingan di masyarakat. Baik bentuk editorial, berita, debat, opini atau feature. Disinilah peran dan kedudukan media secara normatif sebagai public sphere,  dituntut kejelasan dalam hal ruang dan siapa yang berinteraksi dan berekspresi.

 

 

 

2. Pembahasan

2.1 Penegakan Hukum Profesi Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan yang dimaksud dengan  “Pers“  bukan hanya ditujukan untuk media komunikasi massa tradisional yang selama ini dikenal sebagai media pers cetak, media siaran radio dan televisi, tetapi juga apa yang disebut dengan “segala jenis saluran yang tersedia”.

            Pasal 1 angka (1) menyatakan :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar , suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Kehadiran Undang-Undang Pers, menjadi harapan baru pekerja jurnalistik dalam memberikan perlindungan menjalankan profesinya. Sebagaimana dapat dilihat Undang-Undang Pers yang baru ini memberikan makna yang lebih luas bagi penggunaan kata “Pers“ yaitu karya jurnalistik yang disiarkan  bukan hanya oleh media pers cetak, melainkan juga oleh media elektronik atau media siaran seperti radio, dan televisi. Alasan lain harapan dari Undang–Undang Pers,  karena nasib pers di negeri ini, sejak masa pemerintahan penjajahan Belanda dan  pendudukan militer Jepang sampai saat pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998, tidak pernah memiliki landasan hukum yang  kukuh dalam melindungi kebebasannya. Situasi tersebut dapat dipahami lantaran Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tidak menyatakan dengan tegas menunjuk perlindungan terhadap pekerja jurnalistik.

 Berbeda dengan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat yang disepakati lebih dari 200 tahun lampau pada Tahun 1791, First Amandment yang menetapkan dengan tegas tentang dilarangnya membuat undang-undang yang menghambat kebebasan berbicara, atau kebebasan Pers[9].

Selama 6 (enam) Tahun masa pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno yang berjalan berdasarkan Demokrasi Terpimpin, membawa perubahan struktur politik yang baru dan membawa perubahan yang sama dalam sistem pers yang berlaku. Perubahan itu adalah dengan memberlakukan kembali penggunaan Surat izin Tjetak (SIT), meski Dewan pada  prinsipnya menolak dengan alasan pemikiran Kebebasan pers adalah sebagai akibat kebebasan hati nurani yang tak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat yang ada, sehingga tak dapat dihalangi. Dewan lebih memilih tindakan penangguhan (pembredelan) penerbitan.

Selama Rezim Soekarno, kebebasan pers dipasung karena setiap karya jurnalistik harus sejalan dengan keinginan politik pemerintah saat itu. Pers yang tidak patuh pada cita-cita revolusi nasional akan terkena ancaman  pencabutan terhadap surat izin tjetak dan pembredelan serta pemberangusan  terhadap penerbitan pers.

Sistem pers otoriter yang terselubung pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ternyata masih berjalan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Presiden Soekarno pada Tahun 1967. Kehidupan Pers awal Orde Baru ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Pers, sekaligus mencabut Penpres Nomor 6 Tahun 1963. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers secara tegas menyatakan “bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Pasal 5 Ayat (1) berbunyi bahwa kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin. Bahkan juga disebutkan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, tetapi dalam Undang-Undang Pers itu juga dicantumkan sebuah “Peraturan Peralihan“, dan ketentuan ini mengesankan sebagai peraturan yang bersifat sementara. Dalam perkembangannya UU Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Pokok Pers ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967  Sebuah perubahan yang tidak substansial dan hanya terdiri dari 2 Pasal.

Di dalam UU Pers[10] mengatur tentang perlinndungan hukum bagi wartawan yang menyatakan Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Ketentuan ini tidak secara eksplisit memberi jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam arti kekebalan dari tuntutan hukum atau tuntutan pidana karena menjalankan pekerjaan profesinya sebagaimana yang dimaksud sebelumnya.

Pekerjaan jurnalis merupakan pekerjaan profesi yang telah memenuhi syarat syarat sebagai suatu profesi, maka perlindungan hukum terhadap jurnalis ditempatkan sebagai perlindungan hukum terhadap profesinya berdasarkan standar profesi jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalis, dan tidak melanggar hukum akan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam bentuk kekebalan dari tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana. Sebaliknya jurnalis yang melanggar kode etik dan atau melanggar standar profesi  dan atau melanggar hukum tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum, maka jurnalis tersebut dapat dituntut atau dimintai pertanggung jawaban hukum baik perdata atau pidana[11].

Pers yang memperoleh jaminan dan perlindungan hukum adalah pers yang professional. Secara a contrario bermakna bahwa pers yang tidak professional tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum, hal ini juga sejalan dengan konsideran bagian pertimbangan huruf c UU Pers. Pengaturan yang termuat dalam bagian pertimbangan huruf c tersebut lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap profesi di bidang jurnalistik atau pers.

Meski tidak  mengatur secara eksplisit mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap orang yang menjalani  profesinya dalam KUHP dan RUU KUHP, akan tetapi berdasarkan asas hukum pidana dan doktrin hukum pidana, orang yang menjalanni profesi tidak dituntut pidana, karena alasan pertama adalah perbuatan tersebut tidak melawan hukum.  Alasan kedua perbuatan itu termasuk kategori melawan hukum tetapi dihapuskan sifat melawan hukumnya (karena ada alasan pembenar). Perumusan pertama, dimuat dalam kelompok orang yang tidak dapat dipidana, seperti ketentuan Pasal 44 KUHP, dan perumusan yang kedua pasal tersendiri dalam paragrap tentang alasan pembenar.           

Pekerja jurnalistik hanya dapat dipidana bila melanggar kode etik profesi, melanggar standar profesi, karena melanggar kode etik profesi merupakan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (mal praktek) dan atau sebagai  perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi atau hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesi adalah penyalahgunaan profesi,  (perbuatan melawan hukum murni) dengan menyalahgunakan pelaksanaan tugas profesionalnya untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum  (hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana).

Ketentuan normatif dari kode etik jurnalistik yang dimasukkan ke dalam UU Pers sebagai hukum positif adalah upaya baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan parlemen untuk tetap membatasi kebebasan pers. Maka UU Pers,  menurut Mudzakkir perlu dilakukan Revisi, ditambahkan Pasal  yang mengatur ketentuan mengenai kekebalan hukum dan ketidakkebalan hukum terhadap pers dengan cara merumuskan norma dan syarat-syarat kapan dan dalam hal apa pers dapat diajukan ke pengadilan karena melanggar hukum pidana dan dijatuhi sanksi pidana dan kapan dan dalam hal apa pers tidak dapat diajukan ke pengadilan karena melanggar hukum pidana.

Sedangkan di dalam RUU KUHP yang sering digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara delik pers di Pengadilan, Mudzakkir menyarankan Jaminan Perlindungan Profesi di Bidang Pers yang dimasukkan dalam Buku I RUU KUHP agar substansinya menjadi lengkap, perubahan dilakukan dengan memasukkan 5 (lima) hal,  yaitu[12]:

1.      memberi jaminan hukum terhadap kebebasan pers

2.      mengatur bagaimana dalam menggunakan kebebasan pers agar tidak melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Konstitusi.

3.      larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang melakukan perbuatan yang mengganggu atau menghambat penggunaan kebebasan pers.

4.      larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang menggunakan kebebasan pers yang mengganggu hak orang lain .

5.      larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dengan cara menggunakan pers atau menyalahgunakan profesi di bidang pers.

Diberikannya ketentuan perlindungan hukum dan kekebalan hukum terhadap pers dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya memiliki dasar hukum yang kuat, jelas dan tegas. Disamping itu pemidanaan terhadap pers dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan profesi pers.

Di beberapa negara di dunia baik di Asia (Jepang dan Filipina), Afrika          (Ethiopia, Ghana, Afrika Tengah), Eropa ( Belanda, Macedonia ) dan Amerka Latin (Guatemala, Honduras, Kosta Rika dan Peru), Timur Tengah (Saudi Arabia, Al jazair, Mesir dan Maroko), telah melakukan perubahan paradigma hukum bagi ekspresi pers, dan telah berupaya menghapuskan hukuman penjara bagi pers berkaitan dengan karya jurnalistik, yang sering dihubungkan dengan pencemaran nama baik (Libel) dan fitnah, sanksi yang diberikan adalah sanksi denda yang berat, sedangkan penjara hanya diberikan kepada pers yang menyalahgunakan profesinya dalam suap. 

Pandangan Mudzakkir sangat baik dalam memperbaiki citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghargai dan menghormati kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers. Paradigma baru dalam hukum pers diperlukan untuk melahirkan ketentuan–ketentuan hukum yang sesuai dengan perkembangan baru, sebagaimana beberapa negara di berbagai belahan dunia, Asia, Afrika, Eropa, Timur tengah, dan Amerika Latin yang telah melakukan upaya dekriminalisasi terhadap karya jurnalistik, selain ekspresi dan pernyataan, pendapat.

Berikut beberapa dekriminalisasi yang dilakukan oleh beberapa negara yang konsisten terhadap pentingnya menghargai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat,dan kebebasan berbicara khususnya bagi pers, yaitu[13]:

1.      Timor Leste:   Dekriminalisasi  Pencemaran   Nama Baik,  yang menegaskan dalam Pasal 41 Konstitusi Republik Demokrasi timor Lorosa’e , tentang Kebebasan Pers dan Media Massa: “Kebebasan Pers dan Media Massa yang lain dijamin dan Negara akan menjamin kebebasan serta independensi media massa publik dari kekuatan – kekuatan politik dan ekonomi:

2.      Filipina: Dekriminalisasi Fitnah, Pencemaran Nama Baik. Parlemen Filipina melakukan penghapusan pasal tentang fitnah atau pencemaran nama baik  (libel)  termasuk ketentuan penahanan dan sanksi penjara, kecuali suap diluar profesi pers.                                                                            

3.      Belanda: Pasal-pasal hukum tentang pencemaran nama baik atau penistaan dan fitnah dihapus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda pada Tahun 1992. Menurut Prof. Jan de Meij, guru besar hukum Universitas Amsterdam, tidak ada pencemaran nama baik atau pencemaran kehormatan dan fitnah dalam kebebasan pers jika pembuatan suatu karya jurnalistik didasarkan pada niat baik (in good faith)  dan untuk kepentingan umum (public interest).

4.      Macedonia: Wartawan di Macedonia tidak lagi dipenjarakan bila melanggar pasal hukum tentang pencemaran nama baik atau  penistaan  (defamation offences) berkat Amandemen Undang-Undang Pidana yang disetujui oleh parlemen pada 10 Mei 2006 dan berlaku mulai 23 Mei 2006.

5.      Togo: Majelis Nasional Togo di Teluk Guinea, Afrika Barat, 24 Agustus 2004 menyetujui amandemen Undang-Undang Pers dan Komunikasi, yang menegaskan:

a.       Menghapus hukuman penjara bagi pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik atau penistaan   (defamation) dan penghinaan (insult) dan

b.      Menghapus ketentuan yang memberikan wewenang kepada menteri dalam negeri untuk memerintahkan penutupan atau penyitaan surat kabar.

6.      Ghana: mencabut Undang-Undang yang menganggap pencemaran nama baik  atau penistaan  (defamation) sebagai kejahatan. Sedangkan di Uganda, Pengadilan tertinggi negeri itu menetapkan pasal hukum mengenai “ berita bohong (false news) “ tidak sesuai dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi, berlaku awal Juli Tahun 2004.

2.2 Pertanggung Jawaban Hukum Pers dalam Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat.

Kebebasan Pers merupakan unsur penting dalam membentuk suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka, transparan. Pers sebagai media informasi adalah pilar ke 4 (empat) demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara.

Kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas, kebebasan pers harus dikuti dengan tanggung jawab yang berarti ada keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab (freedom and responsibility). Pertanggungjawaban pers berkaitan juga dengan penerapan kode etik. Di negara demokrasi dengan pers yang tergolong liberal, fungsi kode etik menjadi amat penting[14].     

Kebebasan Pers dalam hal pertanggung jawaban hukum, berkaitan dengan makna objektivitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lippmann[15] Wartawan harus menguasai semangat ilmu pengetahuan“. Dengan  memiliki   pengetahuan  yang baik dan benar  maka seorang jurnalis akan menyampaikan tulisan jurnalistiknya dengan tidak berat sebelah (fairnes) dan keseimbangan (balance) dua hal yang merupakan tekhnik untuk membantu wartawan dalam mengembangkan dan melakukan verifikasi laporan mereka.

Dua hal tersebut diatas, bukan tujuan utama dalam kegiatan jurnalisme tetapi kejujuran dalam menulis sebuah laporan jurnalistik menentukan  bagus tidaknya suatu karya jurnalistik, sayangnya keseimbangan yang dimaksudkan dalam penulisan karya jurnalistik sering diterjemahkan sebagai matematis, sehingga banyak menuai masalah hukum.

Kejujuran sebagai landasan moral pasti berkaitan dengan kejujuran dalam penyampaian laporan sebagai karya jurnalistik. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kode etik sebagai landasan moral profesi, yang semakin penting dijadikan acuan dalam era kemerdekaan pers saat ini. Revitalisasi kode etik menjadi sangat absolut , dalam arti hakikat kode etik jurnalistik perlu dijiwai secara utuh untuk dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik PWI[16]. Dari rumusan tersebut tersirat jelas bahwa kebebasan  pers yang dianut adalah kebebasan bukan tanpa batas, inilah yang dinamakan free and responsible press.

Kode Etik Jurnalistik yang telah diangkat sebagai ketentuan hukum positif dipandang masih relevan digunakan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers dengan upaya “Hak Tolak,  Hak Jawab, dan Hak Koreksi” sebagaimana telah diatur dalam UU Pers[17]. Di dalam penjelasan dikatakan, tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut digunakan wartawan bila dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Akan tetapi bila Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara yang tengah diperiksa tidak menyangkut keselamatan negara atau ketertiban umum, maka hak tolak wartawan tersebut harus tetap dihormati.

Oemar Seno Adji[18] menegaskan “Hak Ingkar” merupakan suatu kekecualian terhadap aturan umum yang memberikan keterangan sebagai saksi di muka pengadilan. Bagi kategori tertentu kewajiban hukum ini tidak diberikan. Hak tolak yang bersumber dari kode etik jurnalistik dan diangkat dari ketentuan normatif menjadi ketentuan positif merupakan suatu pengecualian dari ketentuan umum terutama dalam  perkara pidana. Hak tolak ini merupakan privelege yang diberikan pembuat undang-undang terhadap wartawan di dalam tugas jurnalistiknya. Sesuai juga dengan Pasal 13 Kode Etik Jurnalsitik PWI, yang mengatakan Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta, data dan bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tangggungjawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Selain hak tolak, UU Pers juga mengatur mengenai hak jawab, dan hak koreksi yang harus dipenuhi sebagai tanggunjawab Hukum Pers Nasional terhadap karya jurnalistik, karena UU Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma aga dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ini menunjuk maksud bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

UU Pers dalam menyelesaikan permasalahan pemberitaan pers yang timbul akibat kegiatan jurnalistik, diselesaikan dengan mekanisme pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proporsional dan terhormat, dan kejujuran redaksi melakukan kewajiban koreksi.

Hak jawab dalam UU Pers menegaskan bahwa pers wajib melayani hak jawab yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Bila terdapat perusahaan pers tidak melayani hak jawab, UU  Pers menegaskan dapat dipidana dengan pidana denda. Sesuai dengan landasaan idiil dan landasan historis serta fungsi kebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengan tanggung jawab hukum pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers, di ruang publik, masyarakat dan perorangan pun mendapat pula hak jawab terhadap tulisan yang mereka anggap merugikan.

Keseimbangan pers harus diseimbangkan secara harmonis dengan tanggung jawab hukum pemberitaan yang dapat menjamin juga perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat luas.

Secara filosofis dikatakan bahwa manakala Hak Jawab yang sudah disediakan dan mekanisme jurnalistik tidak digunakan, maka sesunggguhnya berita itu sudah benar adanya dan tidak menyakitkan serta tidak menciderai siapapun. Contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3173/K/Pdt/1991[19].

Di dalam kasus tersebut, Hakim Agung telah membatalkan keputusan terdahulu yang dimenangkan oleh PT. Anugrah Langkat Makmur dikarenakan para Hakim Agung menyatakan:

 apa yang diungkapkan dalam pemberitaan Harian Garuda Medan tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme, dan rasialisme tetapi masih dalam batas-batas asas moral dan etika jurnalistik karena apa yang diberitakan dapat dianggap masih dalam batas nilai-nilai kebenaran yang bersifat estimasi.

 

Selain itu para Hakim Agung memiliki pernyataan bahwa “pemberitaan yang disampaikan masih dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial untuk melindungi kepentingan rakyat kecil”.

Di samping hak jawab masih ada sarana kontrol yang lain yaitu hak koreksi, dalam hal ini diperlukan kejujuran melakukan kewajiban koreksi. Hak koreksi inisiatifnya datang dari orang yang dirugikan, maka kewajiban koreksi inisiatifnya datang dari kejujuran Redaksi untuk melakukan koreksi, sekalipun tidak ada sanggahan atau tanggapan dari orang lain jika Redaksi menemukan kesalahan .

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Sebenarnya tanpa menunggu pengaduan datang, Redaksi dapat secara proaktif melakukan kewajiban koreksi saat mana Redaksi mengetahui bahwa pemberitaannya itu tidak benar atau tidak akurat atau melanggar prinsip-prinsip kerja jurnalistik. Kewajiban koreksi itu dapat meliputi keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.  Itu berarti pers harus jujur melakukan kewajiban koreksi.

4.      Kesimpulan

Atas dasar fungsi, kewajiban, dan peran pers itu maka UU Pers memiliki esensi  secara rinci bagaimana melakukan kontrol terhadap pers. Alasan tersebut sangat jelas dikarenakan bila pers tidak dikontrol , maka pers dengan sangat leluasa akan menjadi anarkis. Sebab kekuasaan memiliki kecenderungan disalahgunakan (powers tends to corrupt) sehingga sangat diperlukan kontrol dari masyarakat dan dari dalam hati nurani jurnalis itu sendiri, sebagiamana juga penegasan yang terdapat dalam penjelasan umum UU Pers.

Secara utuh UU Pers sudah tegas dan fokus dalam merumuskan bahwa UU Pers telah mengatur soal-soal kinerja dan karya jurnalistik belaka dan akibat dari karya jurnalistik  itu sendiri, artinya semua kinerja dan karya jurnalistik bermuara pada suatu  pemberitaan, yang memberi akibat menyenangkan dan tidak menyenangkan atas pemberitaan yang disiarkan oleh institusi media  elektronik maupun media cetak.

Diperlukan prasyarat utama  untuk melakukan kontrol atas kinerja pers berkaitan dengan karya jurnalistik yang dihasilkan, dengan tujuan agar  Pers lebih professional dalam menjalankan tugasnya dan juga tidak anarkhis dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu pers harus melakukan mekanisme  selalu dan senantiasa  terbuka dikontrol oleh masyarakat.

 

 

 

 

 

Bibliography

A. Book

Adji, Oemar Seno. Pers, Aspek-Aspek Hukum. Jakarta: Erlangga, 1974.

Astraatmadja, Atmakusumah. Tuntutan Zaman Kebebasan Pers Dan Ekspresi. Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009.

Kovach, Bill, and Tom Rosenstiel. The Elements of Journalism. New York: Crown Publishers, 2001.

Kusumaningrat, Hikmat, and Purnama Kusumaningrat. Jurnalistik: Teori & Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mcnair, Brian. An Introduction to Political Communication. London: Routledge, 2011.

Mudzakkir. “Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalsitik Dalam RUU KUHP.” In Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP bekerjasama dengan Komnas HAM, 2007.

Rolnicki, Tom E., C. Dow Tate, and Sherri A. Taylor. Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism). Edited by Tri Wibowo. Jakarta: Kencana, 2008.

Shoelhi, Mohammad. Komuikasi Internasional Perspektif Jurnalistik. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009.

Siregar, R.H. Media Ethics, Cases and Moral Reasoning. London: Longman London, 1987.

Sumadiria, A.S. Haris. Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita Dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Wahidin, Samsul. Hukum Pers. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

 

B. Regulation

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3887., 1999.

 

C. Cases

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3173/K/Pdt/1991: PT. Anugerah Langkat Makmur vs Harian Garuda Medan, (1991).

 

D. Internet Reference

PWI. “Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.” Http://www.pwi.or.id. Jakarta, Indonesia: http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3887, 1999).

[2]Samsul Wahidin, Hukum Pers (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).  p. 1.

[3] PWI, “Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia,” Http://www.pwi.or.id (Jakarta, Indonesia: http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej, 2014).

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 5 Ayat (2) dan (3).

[5]A.S. Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita Dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). p. 27.

[6] Mohammad Shoelhi, Komuikasi Internasional Perspektif Jurnalistik (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009). p. 111.

[7]Hikmat Kusumaningrat and Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori & Praktik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).  p. 27.

[8] Brian Mcnair, An Introduction to Political Communication (London: Routledge, 2011). p. 17.

[9]Tom E. Rolnicki, C. Dow Tate, and Sherri A. Taylor, Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism), ed. Tri Wibowo (Jakarta: Kencana, 2008). p. 374.

 

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 8.

[11] Mudzakkir, “Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalsitik Dalam RUU KUHP,” in Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP bekerjasama dengan Komnas HAM, 2007). p. 23.

 

[12] Ibid. p. 24.

[13] Atmakusumah Astraatmadja, Tuntutan Zaman Kebebasan Pers Dan Ekspresi (Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009). p. 20.

[14] R.H. Siregar, Media Ethics, Cases and Moral Reasoning (London: Longman London, 1987). p. 20.

[15]Bill Kovach and Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism (New York: Crown Publishers, 2001). p. 89. 

[16] PWI, “Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.” Pasal 2.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 5 Ayat ( 2 ) dan (3) Pasal 4 Ayat (4).

[18]Oemar Seno Adji, Pers, Aspek-Aspek Hukum (Jakarta: Erlangga, 1974). p. 24.

[19] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3173/K/Pdt/1991: PT. Anugerah Langkat Makmur vs Harian Garuda Medan (1991).





Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/ojs.umsida.ac.id/public_html/cache/t_compile/responsiveTheme^%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 219