Law Enforcement Criminal Acts of Corruption in The Perspective of Human Rights

Law Enforcement Criminal Acts of Corruption in The Perspective of Human Rights

 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM

 

Ansori

Pengadilan Tinggi Palu

Jl. Profesor Moh. Yamin No.1, Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111

Telp.: +62 451 425053

Email: ansoridhio@yahoo.co.id

 

Diterima: 19 Oktober 2015; Disetujui: 10 November 2015.

 

Abstract

The overall impact of the acts of corruption according to criminology science, certainly can happen due to two things, namely the first due to the intent or in the science of law is referred to as the evil inner attitude (Mens Rea), and the second because of an opportunity to do evil deeds (Actus Reus). Actus Reus and Mens Rea are an essential element of a crime. The eradication of corruption and the efforts of promoting and fulfilling human rights are not simply left to the elite rulers, because frequently they are more corrupt and oppressive. Corruption eradication efforts can be maximized, while a simultaneous awareness of the Government and people of the importance of protecting, fulfill, maintain, and promote human rights, then it is not impossible that Indonesia becomes a prosperous country, given the authorized capital of development in this country has been in existence since ancient times which is a priceless grace of God Almighty.

Keywords: criminal acts of corruption; human rights;

 

Abstrak

Keseluruhan dampak dari tindakan korupsi menurut kriminologi, dipastikan dapat terjadi disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama karena adanya niat atau dalam ilmu hukum disebut sebagai sikap batin yang jahat  (mens rea), dan yang kedua karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan jahat (actus reus). Actus reus dan mens rea tersebut adalah elemen  esensial dari suatu kejahatan. Pemberantasan korupsi dan upaya memajukan serta pemenuhan hak asasi manusia tidak cukup diserahkan kepada elit penguasa, karena acap kali mereka lebih korup dan menindas. upaya pemberantasan korupsi dapat dimaksimalkan, manakala dibarengi kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya melindungi, memenuhi, mempertahankan, dan memajukan hak asasi manusia, maka bukan mustahil Indonesia menjadi negara yang sejahtera, mengingat modal dasar pembangunan di negeri ini telah ada sejak dahulu kala yang merupakan anugerah tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Kaya.

Kata kunci: tindak pidana korupsi; hak asasi manusia;

 

1. Pendahuluan

Tulisan ini mencoba menarik “benang merah” yang sederhana mengenai hubungan sebab akibat dari maraknya kejahatan atau tindak pidana korupsi dengan potret keadaan atau kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Meskipun permasalahannya masing-masing sangat rumit, serta tidak sesederhana yang mau dikemukakan dalam tulisan ini, namun setidaknya apa yang akan diuraikan dalam tulisan ini dapat sedikit memberikan pemahaman yang mendasar bahwa hubungan antara korupsi dengan kondisi hak asasi manusia  di Indonesia adalah terkait erat dan dapat dirasakan nyata adanya. Berdasarkan logika sederhana yang menyatakan, bahwa korupsi dapat menyebabkan terdegradasinya nilai-nilai  hak asasi manusia, maka diharapkan masyarakat sadar akan bahaya korupsi dan dapat mencegahnya mulai dari skala pribadi yaitu diri sendiri sampai ke ruang yang lebih luas dalam tataran keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perlu dicermati dengan pemahaman yang kritis, bahwa terpuruknya kondisi hak asasi manusia di Indonesia tidak harus dimaknai dengan fakta terjadinya kasus-kasus yang bombastis seperti: pembunuhan masal, pemusnahan kelompok etnis atau agama tertentu, penganiayaan atau penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa, kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat (the most serious crime) lainnya. Tetapi lebih luas dari itu, bahwa terpuruknya kondisi hak asasi manusia di Indonesia bisa dimaknai sebagai tiadanya upaya dan kepedulian dari negara secara serius untuk memenuhi hak-hak individu dan sosial masyarakat  sehingga terjadi fenomena kemiskinan, pengangguran, busung lapar, krisis pendidikan dan kesehatan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, adalah beberapa contoh kondisi tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia dari warga negara yang seharusnya  menjadi perhatian pemerintah untuk memenuhinya. Terabaikannya hak-hak tersebut, seringkali mengakibatkan penderitaan individu atau masyarakat yang cukup serius berat dirasakan.

Bahwa negara ini didirikan adalah dalam rangka untuk mencapai cita-cita bersama, sebagaimana para pendiri bangsa ini telah bersepakat bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hendaknya menjadi landasan dan tolok-ukur apakah kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa kita sudah digunakan untuk pembangunan yang mengarah pada tujuan cita-cita yang telah dirumuskan oleh para pendahulu pendiri bangsa tersebut. Nampaknya, ini yang menjadi persoalan serius karena pembangunan selama ini belum merata dinikmati oleh segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembangunan berkisar di daerah tertentu dan dinikmati oleh sekelompok penikmat kekuasaan, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial yang tajam, dan masih jauh dari kesejahteraan umum. Itulah fakta bahwa masih banyak hak-hak warga negara yang belum terpenuhi dan seharusnya menjadi kewajiban pemerintah melaksanakan program-program pembangunan yang sasarannya terarah untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Bukankah kondisi yang timpang demikian ini, yang selama ini dijadikan sebagai alasan utama ketidakpuasan kelompok masyarakat bahkan berlebel suatu organisasi melakukan pembangkangan sampai gerakan separatis ingin memisahkan diri dari wilayah republik ini?

Penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan itulah hakikatnya adalah korupsi, mengingat korupsi dalam kata asalnya dari bahasa latin tua “corrumpiere” atau “corruptio” atau “corruptus” yang dapat diartikan secara luas sebagai: keburukan, kebusukan, kebejatan, merusak, penyelewengan, penggelapan uang, penerimaan sogok, kecurangan, pencurian, ketidakjujuran, penipuan, pelanggaran kepercayaan, meraih keuntungan dengan merugikan orang lain, dan sebagainya.

2. Pembahasan

2.1 Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Tidak terbantahkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari pertanian yang subur, perkebunan yang luas dengan berbagai tanaman komoditi untuk dalam negeri maupun ekspor, berbagai tambang mineral, minyak bumi, gas dan batubara, perikanan darat dan laut, hutan dengan berbagai flora dan satwanya, serta masih banyak kekayaan alam lainnya. Dari sisi geografis sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki modal wilayah yang sangat strategis dan bernilai ekonomis, baik dari letak dan luasnya, serta kekayaan alam yang dikandungnya maupun keindahan alamnya.  Betapa luasnya, wilayah negara berupa daratan dan kepulauan dengan segala keanekaragaman dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menjadikan pihak asing (multi dan trans nasional corporation) sangat tertarik menanamkan investasinya di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dengan modal kekayaan sumber daya alam tersebut, sebenarnya cukup memberikan jaminan kesejahteraan bagi hajat hidup orang banyak di negeri ini. Tetapi mengapa acap kali tidak bisa ikut menikmati, kita hanya sebagai penonton atau sekedar menjadi buruh di negeri sendiri, terbengong lalu menjerit meneriaki kerusakan alam akibat eksploitasi, akhirnya terjepit dan terusir mencari penghidupan ke negeri orang. Patut direfleksikan, kiranya ada yang salah di dalam diri bangsa kita dalam mengelola negeri ini. Rasanya tidak pantas rakyat Indonesia menderita dan miskin di tengah negara yang melimpah ruah akan sumber daya kekayaan alamnya. Rasanya aneh,” ibarat anak ayam mati kelaparan di dalam lumbung padi”.

Demikian halnya secara demografis, Indonesia adalah peringkat empat berpenduduk terbesar di dunia (setelah Cina, India dan Amerika), Indonesia sudah mencapai seperempat milyar lebih pada tahun 2016 ini. Dari sisi jumlah, tentu memiliki keunggulan sumber daya kependudukan yang tinggi apabila dikelola potensinya secara benar. Namun sayangnya, di balik  keunggulan kuantitatif jumlah penduduk yang besar tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan peningkatan kualitas keterampilan, skill keahlian dan mental sumber daya manusianya yang mampu berdaya saing dengan negara lain. Justru, yang terjadi sebaliknya adalah serangan kebudayaan dan perilaku hidup ala budaya asing dengan modus pergaulan bebas dan Narkoba, tidak terbendung mengikis kualitas moral sumber daya manusia dan menurunkan mentalitas jati diri bangsa untuk maju bersaing. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi mafia perdagangan Narkoba. Karenanya, kini Indonesia menjadi negara darurat Narkoba.

Dengan alasan bahwa dari sisi sumberdaya manusia bangsa kita yang masih kalah bersaing secara kualitatif itulah yang menyebabkan pengelolaan sumber daya kekayaan alam tidak kita kelola sendiri, melainkan ditawarkan dengan cara kerjasama dan investasi modal dengan pihak asing. Hal itulah yang menjadi asal muasal pengelolaan sumber daya alam kita menjadi sangat tergantung dan didominasi pihak perusahaan swasta multi/trans nasional, dan tentu dengan pengelolaan yang demikian sangat menguntungkan pihak asing dibandingkan dengan bangsa kita. Dominasi asing dalam mengelola aset bangsa ini terus berkelanjutan karena kebijakan penguasa kita lebih puas sebagai pemburu dan penikmat rente, daripada mengambil alih untuk dikelola sendiri dalam rangka memakmurkan bangsa kita. Ada kesengajaan kebijakan pengelolaan aset bangsa yang merupakan urusan publik (untuk kesejahteraan umum), diprivatisasi menjadi kepentingan pribadi atau menjadi wilayah domestik kelompok tertentu di sekitar kekuasaan. Akhirnya yang dirasakan adalah terjadinya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang memunculkan ketidakpuasan rakyat dan memicu banyaknya masalah sosial yang cukup krusial di negeri ini. Masalah-masalah sosial tersebut di antaranya adalah masalah kemiskinan, pengangguran, perburuhan, kekerasan rumah tangga, konflik sosial dan kriminalitas, gizi buruk, krisis kesehatan, putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan, buruh migran dengan segala akibatnya dan perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, budaya yang makin koruptif, apatisme, mentalitas inlander, terhambatnya pembangunan, dan masalah serius lainnya yang mengindikasikan semakin tergerusnya hak-hak asasi manusia.

Faktor dominan dari penyebab krusialnya permasalahan-permasalahan sosial tersebut di atas adalah ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perilaku korupsi yang merajalela di negeri ini. Korupsi terjadi karena pada diri seseorang melekat adanya peluang dan kekuasaan yang cenderung disalahgunakan tidak untuk maksud yang sebenarnya. Korupsi dan kekuasaan di negeri ini, ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Kekuasaan tersebut tidak hanya di wilayah pemerintahan (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi kekuasaan tersebut termasuk meliputi kekuasaan di sektor swasta baik di level nasional maupun internasional. Oleh sebab itu tidak heran apabila pelaku korupsi itu bisa terjadi, tidak hanya pada pejabat atau penyelenggara nagara di tingkat pusat sampai daerah, tetapi juga terjadi pada pelaku bisnis di sektor swasta. Oleh karena itu para pelaku korupsi identik dengan pejabat negara, penyelenggara negara, dan para pelaku usaha yang kesemuanya memiliki kekuasaan, dan seringkali di antara para pelaku tersebut berkonspirasi untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara.

Keseluruhan dampak dari tindakan korupsi di atas dalam ilmu kriminologi, dipastikan dapat terjadi disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama karena adanya niat (intention) atau dalam ilmu hukum disebut sebagai sikap batin yang jahat  (mens rea), dan yang kedua karena adanya kesempatan (moment) untuk melakukan perbuatan jahat (actus reus). Actus reus dan mens rea tersebut adalah elemen  esensial dari suatu kejahatan.[1] Intention atau niat ini dapat dihubungkan dengan faktor moral, agama, budaya, individu, keinginan, dan sebagainya. Sedangkan moment atau kesempatan ini ada yang berasal dari faktor intern dalam diri dan faktor eksternal. Faktor internal tentu saja dikaitkan dengan kesempatan karena kedudukan dan wewenang yang melekat pada dirinya karena suatu jabatan. Kesempatan dari eksternal dapat dihubungkan dengan faktor sistem, struktur sosial, politik dan ekonomi, struktur pengawasan, hukum, permasalahan kelembagaan dan lain sebagainya. Dengan pemahaman seperti ini, maka dari aspek kriminologi korupsi akan terjadi sesuai dengan rumus berikut[2]: C = I + M. (Keterangan C = Corruption/Korupsi, I = Intention/Niat, M = moment/Kesempatan). Rumus yang demikian pada dasarnya menunjukkan bahwa apabila ada niat untuk melakukan korupsi, tetapi tidak ada kesempatan, maka perbuatan korupsi tersebut tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kesempatan untuk melakukan korupsi itu ada/terbuka lebar tetapi niat untuk melakukannya sama sekali tidak ada, maka tindak korupsi juga tidak akan terjadi.

Berkaitan dengan itu, Robert Klitgaard[3] berpendapat bahwa penyebab terjadinya korupsi dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut: C=M+D-A (Keterangan: C= Corruption/Korupsi, M= Monopoly/Monopoli Kekuasaan, D= Discreation atau Kewenangan, A= Accountability atau akuntabilitas atau pertanggungjawaban). Rumus CDMA ini menerangkan bahwa korupsi dapat terjadi jika adanya monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki diskresi/kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan rumusan ini, dapat diasumsikan juga bahwa semakin besar kekuasaan serta kewenangan yang luas dan semakin rendah kewajiban pertanggungjawaban dari suatu institusi/lembaga maupun person, tanpa adanya partisipasi dan kontrol masyarakat  terlibat dalam proses pembangunan, maka potensi korupsi yang dimiliki akan semakin tinggi.

Menurut Klitgaard[4], korupsi lebih banyak terjadi di tempat yang tidak demokratis dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya tidak dilakukan dengan baik. Selain itu, korupsi biasanya marak di negara yang tidak memiliki kebebasan pers. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan tidak adanya kontrol pers dan publik itulah yang dimanfaatkan oleh penguasa untuk mengumbar perilaku koruptifnya. Pemberantasan korupsi tidak ada di angan-angan para penguasa yang otoriter, karena dia sendiri adalah bagian dari pelaku korupsi. Ketika komitmen penguasa terhadap pemberantasan korupsi diragukan, harapan yang tersisa kini hanya berada di pundak masyarakat sipil dan pers yang kritis dan memiliki integritas. Tanpa dukungan masyarakat sipil dan pers yang berintegritas, jangan pernah bermimpi bisa menyelesaikan korupsi.

Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak pidana korupsi. Inilah hakekat pernyataan Lord Acton[5]: Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak itu akan mendorong terjadinya praktek korupsi secara absolut atau secara akut). Kekuasaan yang korup, akan cenderung mempertahankan eksistensinya lebih kokoh dan mengakar, kalau perlu dengan cara apapun, meskipun bertentangan dengan tatanan sosial dan peraturan hukum yang berlaku, demi survival kepentingan dan kelompoknya. Akibatnya adalah tirani kekuasaan tersebut marak terjadinya pelanggaran hukum dan hak-hak asasi manusia.

Dalam sebuah masyarakat hukum (rechtsgemeenschap), baik itu dalam skala besar yaitu masyarakat bangsa (negara) maupun dalam skala unit yang lebih kecil yaitu masyarakat desa atau keluarga, selalu memiliki peraturan yang mengatur tatanan kelembagaannya, baik itu tatanan sosial maupun hukum yang resmi. Di dalam peraturan tersebut diatur bagaimana tata cara penegakan hukum ataupun tatanan sosial tersebut sebagai pengaturan jalan keluar apabila terjadi pelanggaran. Tanpa pengaturan yang demikian, maka setiap orang dalam kesatuan masyarakat tersebut akan menghadapi sendiri-sendiri setiap pelanggaran yang mengancam diri, keluarga atau kelompoknya. Mempergunakan ungkapan Thomas Hobbes[6], keadaan seperti itu disebutnya dengan “homo homini lupus bellum omnium contra omnes”. Secara harfiah ungkapan tersebut diartikan bahwa setiap orang adalah serigala bagi yang lain. Setiap orang bisa menjadi ancaman (musuh) bagi orang yang lain, sehingga terjadi kekerasan di antara mereka. Penegakan hukum yang demikian dilakukan dengan pertimbangan subjektif yaitu dengan kekuatan, tanpa mendasarkan pada tata cara yang disepakati sebagai aturan bersama yang berlaku bagi setiap anggota masyarakat. Mereka yang paling kuat yang akan survive (bertahan), dan yang lemah akan punah. Oleh sebab itu diperlukan kehadiran primus inter pares yaitu penguasa yang kuat, atau dalam sebuah masyarakat modern sekarang, pemerintah atau negara harus hadir sebagai penjaga ketertiban guna mewujudkan ketenteraman, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

2.2 Fenomena Maraknya Korupsi dan Pengabaian Pemenuhan HAM

Amar ma’ruf nahi munkar, berlomba-lomba mengajak kebaikan dan mencegah kejelekan, adalah terminologi moral yang seharusnya ditumbuh budayakan untuk mengatasi krisis korupsi multi-dimensi dan tercabik-cabiknya tatanan nilai yang ada dalam masyarakat selama ini. Di dalam kondisi sistem sosial yang sakit dan mengalami krisis seperti keadaan saat ini, sungguh sangat memprihatinkan karena yang terjadi adalah retorika sebaliknya. Terminologinya menjadi terbalik atau menyimpang, yaitu terjadi anomali retorika sosial yang mendorong kekuasaan untuk berlomba-lomba turut ambil bagian korupsi dan semakin mengabaikan upaya pemenuhan dan pemajuan HAM. Ada yang mengatakan jamannya sudah terbalik dengan adagium: amar munkar nahi ma’ruf. Istilah lain, adalah jamane jaman edan, sopo sing ora edan ora keduman.[7] Sopo sing jujur, ancur. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Keadaan itu patut direfleksikan untuk mendekonstruksi ulang pola pikir yang benar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak ada yang membantah, bahwa salah satu faktor penyebab terpuruknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang merosot sampai pada derajat yang memprihatinkan, adalah dikarenakan membudayanya perilaku koruptif dan keserakahan yang terjadi di semua lini dan level kehidupan. Masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi sudah sangat serius mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, melemahkan supremasi hukum, memperburuk kondisi perekonomian dan pelayanan masyarakat, serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan kemerosotan kualitas hidup generasi yang akan datang. Krusialnya permasalahan yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut bukan sekedar fatamorgana (pemandangan semu belaka) atau sekedar goresan tinta pada secarik kertas yang digembar-gemborkan sebagai bahaya korupsi, tetapi benar-benar terasa nyata manifest terjadi menusuk sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua orang bisa merasakan dan mengatakan betapa dahsyatnya dampak korupsi. Tapi sayangnya, tidak semua orang bisa bertindak melawan korupsi, dan tidak sedikit ikut hanyut terseret hanyut dalam kubangan korupsi. Terutama menyeret pelakunya dari kalangan yang intelek dan berada. Jarang sekali pelaku korupsi itu berasal dari kalangan miskin, papa/lemah, tidak berpendidikan. Justru kebanyakan, dari mereka yang melakukan korupsi adalah yang kaya, berpendidikan tinggi dan memiliki kekuasaan. Oleh karenanya karakter korupsi di Indonesia cenderung corruption by greed dibanding corruption by need[8].

Keterpurukan kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia yang harus diperjuangkan pemenuhannya, seharusnya bukan sekedar terfokus pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat (the most serious crime) masa lalu, seperti: Tragedi Trisaksti, Semanggi I-II, Wasior, Wamena, Kasus Penculikan Aktifis 1998,  Kasus Abepura yang sudah terasa politik pelanggengan impunitasnya. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu begitu kencangnya advokasi yang dilakukan, sampai sekarang menyisakan kontroversi yang tidak kunjung berakhir, sehingga cenderung menjadi wacana yang masih jauh dan penuh pertimbangan bagi pemerintah untuk mengungkap dan membongkar “luka lama” dalam sebuah peradilan HAM di Indonesia. Ada semacam asumsi publik bahwa untuk mengungkap dan membongkar “luka lama”, berpotensi akan menimbulkan perpecahan bahkan pertikaian baru. Oleh sebab itu kemudian dimunculkan wacana alternatif yakni Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berlarut-larutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia memberikan kesan tiadanya kepastian hukum dan keadilan dalam persoalan tersebut. “Menunda keadilan, adalah juga merupakan ketidak-adilan”,  maka dalam pelanggaran HAM berlaku pula penundaan keadilan bagi korban HAM, adalah upaya yang sistematik dan bahaya bagi peradaban kemanusiaan dan masa depan bangsa Indonesia”[9].

Seiring dengan tidak kunjung selesainya polemik dan kontroversi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, maka seharusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk merefleksikan peristiwa-peristiwa tersebut dan bagaimana kita bisa menghindari peristiwa semacam itu tidak terulang kembali, sambil kita berusaha keras memenuhi kebutuhan-kebutuhan hak asasi manusia sehari-hari di bidang hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil politik yang sering terlanggar dalam praktek pembangunan yang diwarnai dengan maraknya fenomena korupsi. Dari praktik pembangunan yang koruptif tersebut, cukup banyak hak-hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial-budaya masyarakat yang belum dipenuhi dan terlanggar karena pembiaran negara (by ommision) maupun secara sengaja (by commision). Itu yang semestinya diperhatikan terutama bagi pemerintah yang seharusnya berada di garda terdepan mampu mengambil upaya-upaya konkrit untuk memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut. Namun nampaknya, banyak kendala bagi Indonesia dalam mengambil langkah-langkah yang progresif dalam memajukan kesejahteraan bangsa ini. Kendala tersebut ada pada jajaran struktur pemerintahan yang tidak seluruhnya sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat, tetapi berorientasi pada keuntungan pribadi atau golongan. Kesan tersebut setidaknya tergambarkan dari Indek Persepsi Korupsi di Indonesia yang masih dalam peringkat merah, serta masih maraknya korupsi oleh para elit politik birokratik dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan mengeruk keuntungan guna menumpuk kekayaan, sehingga arah pembangunan semakin jauh dari tujuan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Indek Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index)[10], tahun 2014 Indonesia berada pada peringkat 107 dengan indeks 34, jauh di bawah negara tetangga terdekat yaitu Singapura yang merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berada di peringkat 10 besar negara yang bersih. Meskipun demikian, Indonesia mengalami perbaikan keadaan sehingga naik 7 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 posisi Indonesia ada pada peringkat 114 dengan indeks 32. Rata-rata Indeks Persepsi Korupsi dunia yang terdiri dari 175 negara tercatat 43. Bagi rakyat, bukan sekedar persepsi angka yang dirasakan, tetapi yang terasa adalah timbulnya tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik oleh penguasa yang seharusnya mengemban tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah.

Di Indonesia terasa ada korelasi langsung antara sistem demokrasi yang berbiaya mahal, dengan tingkat korupsi yang berdampak pada terpuruknya keadaan hak asasi manusia. Diantaranya adalah disebabkan karena kekuasaan tidak didapatkan secara cuma-cuma, sehingga mereka yang terpilih dengan biaya mahal cenderung menjadi makelar politik ataupun memperdagangkan kekuasaan untuk mengembalikan modal dengan segala macam cara tanpa memperhatikan kepentingan rakyat yang betapa susahnya memperjuangkan, memenuhi dan mempertahankan hak-hak atas kehidupannya. Korelasi antara kekuasaan, politik dan terjadinya korupsi, dapat dijelaskan dengan banyaknya pejabat politik baik di eksekutif, legislatif dan tidak terkecuali di yudikatif, yang terjerat kasus korupsi.

Dengan fakta maraknya elit politik di kisaran kekuasaan yang ketahuan terjerat praktek korupsi (dan kalau dibongkar seperti gunung es, betapa bobroknya sistem birokrasi kita yang koruptif), maka pemberantasan korupsi dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia harus dilakukan dengan pembenahan tatanan dalam sistem politik yang dapat mendorong para elit politik mampu bersikap kenegarawanan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memiliki komitmen kerakyatan yang jelas dan terukur, transparan dan akuntabel bahwa mereka diberi amanah kekuasaan adalah untuk memberikan pelayanan mensejahterakan masyarakat.

Dari uraian analisa di atas, terdapat korelasi yang kuat antara terjadinya korupsi dengan terlanggarnya hak-hak asasi manusia terutama hak atas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, maka sudah sepatutnya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian halnya dengan tema makalah ini, mencoba mendorong bagaimana penegakan hukum terhadap korupsi tersebut memiliki perpspektif HAM, dalam arti pemberantasan korupsi dilakukan secara sinergis oleh aparat penegak hukum bersama-sama dengan partisipasi masyarakat, dengan landasan moral yang prihatin atas dampak korupsi yang menggerus kondisi HAM dan dibarengi rasa empati keberpihakan untuk merestorasi (memulihkan) keadaan yang lebih baik, memerlukan cara pemberantasan dengan extra ordinary enforcement dengan mendayagunakan berbagai instrumen hukum yang bersifat extra ordinary measures yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hak-hak asasi manusia sebagai warga negara sebagaimana mestinya. Sejatinya menegakkan hukum mengemban misi luhur menjaga dan menegakkan martabat kemanusiaan.[11]

Antara pemajuan nilai-nilai HAM dengan semangat pemberantasan korupsi harus terintegrasi ibarat dua sisi satu keping mata uang. Dalam kondisi darurat korupsi sekarang ini, harus menjadi sebuah gerakan yang diejawantahkan dengan penegakan hukum tindak pidana yang berperspektif HAM dan pemajuan HAM yang intoleran terhadap praktik-praktik yang bernuansa korupsi. Adalah sebuah keharusan dan menjadi tuntutan adanya integritas moral, bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum dituntut tidak sekedar anti terhadap korupsi, tetapi lebih jauh harus memiliki rasa empati atau keberpihakan terhadap nilai-nilai HAM yang mesti harus dihormati, dilindungi, dimajukan, dipenuhi, dan ditegakkan apabila ada pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, masalah HAM bukan sekedar tanggungjawab pemerintah (eksekutif) saja, tetapi semua elemen bangsa harus memiliki andil sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya masing-masing untuk berperang melawan korupsi dan berlomba-lomba memajukan nilai-nilai dan keadaan HAM di negeri ini.

2.3 Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif HAM

2.3.1 Ratifikasi United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)

Keprihatinan dunia terhadap gejala dan dampak korupsi telah lama dirasakan, sehingga korupsi menjadi musuh bersama masyarakat dunia. Pada Tahun 2003, untuk melawan kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dunia internasional sepakat membentuk komitmen secara global untuk memberantas korupsi yang telah merajalela. Salah satunya adalah dengan disahkannya United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2003, di Merida, Mexico. Semangat itulah yang menjadi dasar ditetapkannya hari anti korupsi sedunia sejak tahun 2003 oleh PBB. Sebagai sebuah agenda dunia, hari anti korupsi yang diperingati setiap tahunnya pada 9 Desember ini, telah dideklarasikan sebagai sebuah ikrar bangsa-bangsa di seluruh dunia, untuk memerangi dan mencegah korupsi. Tanggal 9 Desember telah menjadi simbol perlawanan bersama untuk menghentikan korupsi, yang di banyak negara telah menjadi wabah yang membawa kesengsaraan rakyat dan menghancurkan negara.

United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi (2003) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun untuk memberlakukannya dalam sistem hukum pidana Indonesia masih diperlukan undang-undang yang bersifat operasional bisa menerapkan seandainya ketentuan yang diratifikasi tersebut mengandung unsur-unsur pemidanaan. Pemberlakuan ketentuan yang bersifat pidana mendorong untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ataupun bisa dengan cara melahirkan undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Upaya tersebut diperlukan karena ratifikasi terhadap UNCAC adalah bersifat pengesahan substansi, tetapi untuk pemberlakuan secara otomatis menjadi suatu ketentuan pidana maka harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana (perbuatan yang dilarang dan berikut sanksinya), sebagaimana sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas vide Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana (Indonesia) yang telah ada. 

Konvensi-Konvensi tentang Kejahatan Transnasional seperti UNCAC, UNTOC, Terorisme, dan Pencucian Uang, selalu mencantumkan ketentuan tentang prinsip perlindungan kedaulatan negara (protection of state sovereignity) yang selalu melekat dan ditempatkan pada bagian awal materi muatan konvensi. Dengan prinsip kedaulatan negara dan juga dilengkapi penegasan ketentuan yang bersifat mandatory dan non-mandatory obligation dalam konvensi tersebut termasuk UNCAC, menjadi kewajiban setiap negara pihak untuk mengkaji setiap ketentuan konvensi disesuaikan dengan prinsip hukum domestiknya sejalan dengan ketentuan konvensi. Merujuk pada prinsip tersebut, sekalipun prinsip “in good faith” (pacta sunt servanda) menjadi prinsip utama dalam setiap perjanjian internasional, tetap saja pemerintah harus memperhatikan teks ketentuan konvensi dan sistem hukum serta asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Di dalam Konvensi PBB Antikorupsi banyak memuat pola atau modus korupsi yang semakin canggih dan sistematis, sehingga perlu diatur mengenai hal-hal yang bersifat urgensif, antara lain: illicit enrichment, trading in influence, bribery in the private sector dan abuse of function, “reversal of burden of proof” (pembuktian terbalik), the participation of society, penindakan terhadap pencucian uang hasil kejahatan, kurikulum sekolah yang mengembangkan sikap non-toleran terhadap korupsi, dan sebagainya. Namun karena konvensi tersebut merupakan “nonself executing treaty” sekalipun memuat ketentuan yang bersifat pidana, namun apabila hal itu belum diatur dalam Undang-Undang Tipikor yang telah berlaku di Indonesia, maka hal itu tidak secara otomatis berlaku. Karena ketentuan tersebut baru disahkan sehingga bersifat mengikat secara moral, yang bertujuan meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk pencegahan dan penindakan korupsi, meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan. Sedangkan untuk mengimplementasikannya, selanjutnya harus ada undang-undang yang memberlakuan dalam konteks memiliki kekuatan mengikat sebagai bagian substansi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, implementasi konvensi tentang kejahatan transnasional tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi penyidik, penuntut, maupun hakim majelis yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi, dan undang-undang yang akan ditetapkan kemudian sebagai implementasi UNCAC tersebut tidak bertentangan dengan sistem dan asas-asas hukum pidana yang telah ada.

2.3.2 Dinamika Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terinspirasi dengan UNCAC 2003 yang Indonesia juga terlibat di dalamnya dan kemudian meratifikasinya, selanjutnya dalam masa reformasi dan sesudahnya, upaya pemberantasan korupsi semakin digalakkan dalam sistem hukum nasional, ditandai dengan beberapa upaya konkrit, baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi.

Lahirnya Lembaga Pemberantasan Korupsi di era reformasi diawali dari lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie undang-undang tersebut dikeluarkan. Berawal dari euforia reformasi pada waktu itu, maka berikutnya marak dibentuk komisi atau badan-badan baru seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yaitu disebut Komisi Pemeriksa yang merupakan lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara. Komisi Pemeriksa ini mempunyai tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara dan berfungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya lembaga KPKPN tersebut pejabat negara diharuskan untuk mengisi daftar harta kekayaannya, sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Namun dalam perkembangannya, komisi ini dibubarkan karena tumpang tindih dengan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya tugas dan fungsi KPKPN ini melebur diambil alih menjadi tugas KPK.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Urgensi lembaga ini juga dalam rangka mencegah dan menindak praktik-praktik korupsi dan kolusi di kalangan dunia usaha yang sering kali menimbulkan persaingan tidak sehat karena satu pihak pebisnis diperlakukan secara istimewa sehingga menikmati fasilitas-fasilitas kekuasaan, sementara pihak lain merasa diperlakukan secara diskriminatif.

Lembaga Ombudsman atau  Ombudsman Republik Indonesia (disingkat ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional, yaitu lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang salah satu tujuannya adalah melakukan pengawasan terhadap praktik pelayanan publik. Masyarakat dapat mengadukan kepada ORI atas pelayanan aparat pemerintah yang tidak memberikan pelayanan publik sebagaimana mestinya, atau manakala ada pelayanan publik yang bersifat KKN maupun diskriminasi. Ombudsman setelah mengkaji pengaduan masyarakat tersebut dapat mengeluarkan rekomendasi dalam rangka aparat pemerintah tersebut memperhatikan apa yang diadukan oleh masyarakat, sehingga hasil atau output nantinya diharapkan ada perbaikan kualitas dalam pelayanan publik tersebut. Terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut Ombudsman dapat berkoordinasi menjalin kerja sama dengan pimpinan lembaga-lembaga negara, misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang diharapkan berperan menjadi pengawas dan “eksekutor” terhadap rekomendasi Ombudsman.

Pada jaman Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim yang diketuai Adi Andojo Soetjipto ini, melalui suatu judicial review di Mahkamah Agung, maka TGTPK bernasib buruk ketika akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA Nomor 03P/HUM/2000, tertanggal 23 Maret 2001 karena pembentukan TGPTPK dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Berdirinya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Di dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.  Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas[12]:

1.      Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

2.      Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

3.      Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

4.      Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5.      Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Di dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang[13]:

1.      Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

2.      Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

3.      Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

4.      Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5.      Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Di dalam perjalanannya, tidak jarang keberadaan KPK mendapat hambatan maupun dukungan dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari kalangan DPR.  Dalam hal pengembangan kelembagaan KPK, kebijakan legislasi DPR telah menetapkan ada 40 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2016, salah satunya adalah mengenai revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagian kalangan menganggap bahwa RUU KPK tersebut berkaitan dengan rencana usul pembentukan Dewan Pengawas KPK, masalah pengangkatan penyidik independen, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan mekanisme penyadapan tersebut bernuansa politik untuk pelemahan KPK. Operasi Tangkap Tangan oleh KPK nampaknya mustahil bisa dilakukan oleh KPK ke depan ketika penyadapan harus dilaporkan ke Dewan Pengawas yang bisa jadi memiliki conflict of interest. Demikian pula dengan isu substansi yang ada dalam RUU tersebut diantaranya juga mengenai pembatasan umur KPK yang diberi tenggang sampai 12 tahun dirasakan sebagai upaya untuk mematikan KPK secara perlahan, sementara keberadaan KPK masih dirasakan perlu untuk menyembuhkan Indonesiadari penyakit korupsi. Sebagian kalangan minta KPK diharapkan tetap ada untuk mengawal Indonesia bersih dan bebas dari korupsi. Pelemahan KPK juga nampak dari isu substansi RUU yang mengurangi kewenangan penindakan dan menghapus upaya penuntutan. Kewenangan KPK dibatasi lebih sempit hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang nilai kerugian negaranya di atas Rp. 50 Milyar. Kewenangan penuntutan KPK akan dihapus dalam arti KPK ke depan tidak lagi berwenang menuntut perkara korupsi, kewenangan penuntutan itu dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Disamping itu juga ada wacana yang mengedepan bahwa KPK akan diposisikan sebagai lembaga yang cenderung untuk pencegahan, dibanding dengan penindakan. Dari uraian tersebut, tergambarkan betapa pentingnya bahwa penegakan hukum terhadap korupsi yang berperspektif HAM harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan yang dibentuk dari proses legislasi. Apabila proses legislasi justru memperlemah kelembagaan pemberantasan korupsi, sama halnya dengan membiarkan dan menumbuh-kembangkan korupsi hidup subur di negeri ini.[14]

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

a.      tindak pidana korupsi;

b.      tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau

c.       tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

 

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu upaya untuk melakukan penegakan hukum korupsi dengan cara yang juga extra ordinary. Seberapa jauh pengadilan tindak poidana korupsi bisa memberikan perspektif HAM dalam penegakan hukum korupsi adalah sangat tergantung dengan banyak faktor, di antaranya adalah mengenai independensi, integritas, keilmuan, dapat dipercaya (trustfullness), jujur (honesty) dan keahlian hakim serta tata cara beracara di persidangan dalam penanganan korupsi di pengadilan ini mutlak menjadi tumpuan pemberantasan korupsi. Salah satu tatanan yang dianggap baru dan berbeda adalah, keberadaan hakim ad hoc Tipikor yang diangkat secara khusus karena keahliannya di bidang hukum untuk mengisi komposisi majelis bersama dengan hakim karir lainnya yang secara spesifik ditugaskan menangani perkara Tipikor baik di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding maupun Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, selain berperan untuk proses seleksi Hakim Agung juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap hakim  dari sisi kode etik perilakunya. Perlu ditegaskan bahwa fungsi Komisi Yudisial bukan mengawasi teknis yuridis yang mutlak merupakan bagian dari independensi hakim yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Keberadaan Komisi Yudisial ini tidak jarang cukup efektif untuk mencegah dan menindak perilaku aparat hakim yang terindikasi melakukan penyimpangan dalam bentuk perilaku yang koruptif. Dari hasil pemeriksaan perilaku hakim, Komisi Yudisial bisa merekomendasikan suatu sanksi bagi aparat hakim yang terbuki melakukan pelanggaran kode etik, mulai dari rekomendasi sanksi yang paling ringan sampai yang terberat dilakukan rekomendasi pemecatan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan bagi Saksi dan Korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Dalam Pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Tanggal 11 Agustus 2006 disahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu amanat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Dalam menjalankan tugasnya LPSK terdiri atas, unsur Pimpinan dan Anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Pelaksanaaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, Bidang Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelembagaan, dan Bidang Hukum Diseminasi dan Humas.

Ketentuan materiil dan formil UUPTK. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan beberapa ketentuan yang progresif dalam pemberantasan korupsi[15].

Penerapan  pidana  minimum  khusus,  yang mana dengan ketentuan minimum khusus ini, seorang hakim tidak bisa menerobos menjatuhkan sanksi lebih rendah dari yang minimum tersebut. Penerapan pidana minimum khusus diterapkan sebagai upaya menjaga disparitas pidana yang dijatuhkan antara perkara yang satu dengan yang lainnya agar tidak terlalu jauh perbedaanya. Di samping itu juga hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk tindak pidana korupsi yang notabene sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta merupakan kejahatan yang harus diperberat karena akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte). Masyarakat dalam hal ini juga menghendaki agar ketentuan yang demikian dapat lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (general preventif) terhadap tindak pidana korupsi.[16] Namun demikian, dalam perkembangannya ketentuan pidana minimum khusus ini dapat diterobos dalam hal adanya justice collaborator, seorang  saksi yang juga pelaku yang bekerjasama membongkar kejahatan yang pelik tersebut, sehingga kepadanya yang juga terbukti bersalah dapat diberi penghargaan hukuman percobaan khusus. Hal ini dilandasi dengan semangat restorative justice yang ingin menggali keadilan secara total dan berusaha memulihkan keadaan seoptimal mungkin.

Implementasi asas pembalikan beban pembuktian. Asas ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelamatan aset keuangan negara (asset recovery). Pembuktian terbalik ini sebenarnya menjadi polemik karena dianggap sebagai bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, yang mana seseorang tidak bisa disita harta kekayaan kecuali dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari hasil kejahatan/korupsi. Namun, karena dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, maka harus ditempuh cara penegakan hukum dengan instrumen hukum yang luar biasa pula. Dalam hal ini penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan dari pelaku, kecuali pelaku dapat membuktikan sebaliknya mengenai asal-usul bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dari kegiatan yang sah dan bukan dari hasil korupsi. Ketentuan pembuktian terbalik ini di UUPTPK belum diterapkan sebagaimana asas pembuktian terbalik, dan masih perlu dirumuskan lebih operasional sehingga dapat dijadikan landasan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan dalam rangka asset recovery.

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata menghukum berat pelakunya dengan hukuman berat penjara, tetapi diperlukan alternatif yang dapat memulihkan kerugian keuangan negara, yakni Asset Recovery. Mekanisme untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa: (i) pengembalian aset melalui jalur pidana, (ii) pengembalian aset melalui jalur perdata, (iii) pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum  juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; (i) pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta (ii) pengembalian aset secara sukarela.

Perlu ditekankan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan jalur perdata dalam pengembalian aset. Apabila ditemukan dikemudian harinya pada saat sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, suatu aset dianggap perlu dan harus menempuh jalur hukum keperdataan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan melimpahkan perkaranya kepada Kejaksaan agar berkerjasama dalam pengembalian aset. Hal ini didasari atas kewenangan kejaksaan sebagai pengacara negara atas aset tersebut.

Pengembalian aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa “dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. (3). tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.,” serta ketentuan dari Pasal 20 UNCAC 2003, Pasal 3 Butir 2 UNCAC 2003 makna “Kerugian Negara” bahwa  tunduk pada konstitusinya dan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, setiap negara peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legeslatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatanya yang sah”.  Pasal 3 Butir 2 UNCAC 2003 bahwa ”dalam rangka melaksanakan konvensi ini, tidak perlu, kecuali ditentukan dalam konvensi ini, bahwa kejahatan-kejahatan yang ditentukan dalam konvensi ini mengakibatkan kerugian negara atau kerusakan pada kekayaan negara, kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini.

Penerapan hukuman mati masih dianut, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Ketentuan hukuman mati ini masih dianut oleh Indonesia sebagai bukti kita memiliki kedaulatan hukum menganggap hukuman mati masih relevan dipertahankan, meskipun banyak kalangan internasional menentangnya dan pemberlakuannya di Indonesia belum ada satupun perkara yang dikenai hukuman mati. Sebagian kalangan mengatakan bahwa hukuman mati tersebut bertentangan dengan HAM, namun Indonesia telah mempertimbangkannya bahwa hukuman tersebut masih dianggap penting diterapkan dalam kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan tidak jarang kejahatan tersebut memiliki dampak yang serius melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu cara pemberantasannya juga harus luar biasa dengan menggunakan cara-cara yang lebih mampu merespon maraknya gejala perilaku koruptif, salah satunya dengan ancaman hukuman mati. Meskipun demikian, penerapannya tidak seperti yang dibayangkan di Cina yang riil dilaksanakan hukuman tersebut, sementara di Indonesia penerapannya adalah sangat hati-hati dengan pertimbangan yang matang dan meyakinkan.

Hukuman tambahan uang pengganti atas kerugian keuangan negara. Hukuman tambahan ini sangat signifikan untuk megembalikan kerugian keuangan negara. Penerapan hukuman tambahan ini harus dibarengi dengan kegigihan dari aparat penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, agar hukuman tambahan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat di atas kertas. Mengapa demikian? Karena hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti, kalau tidak dibayar cukup digantikan dengan pidana penjara pengganti. Seringkali para pelaku korupsi menyembunyikan harta kekayaannya yang pernah diperoleh dari korupsi (untuk menghindari penyitaan), sehingga kalau dirinya dikenai pidana tambahan membayar uang pengganti, mereka lebih memilih menjalani pidana penjara penggantinya saja, dengan alasan tidak sanggup membayar uang pengganti karena tidak memiliki harta kekayaan yang cukup. Padahal selesai menjalani pidana, kebanyakan manta para Napi korupsi tersebut keluar penjara dengan tegar dan tersenyum karena bisa menikmati hari yang telah disembunyikannya. Oleh karena itu, hal ini harus diantisipasi oleh para penyidik sedapat mungkin secara maksimal mengejar harta kekayaan para pelaku korupsi untuk dilakukan penyitaan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara. Menghadapi persoalan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang intinya adalah mendorong peran penyidik dan jaksa pelaksana eksekusi untuk tetap berupaya mengejar harta kekayaan dari pelaku korupsi meskipun yang bersangkutan sudah menjalani pidana pokok. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan. Demikian pula terpidana tetap bisa melakukan pelunasan pembayaran sisa uang pengganti setelah selesai menjalani pidana penjara pokok maupun pada saat terpidana menjalani penjara pengganti. Pelunasan tersebut mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

Ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan korupsi.

Peran masyarakat dalam UUPTPK diatur untuk mendorong pengungkapan secara lebih mendalam kejahatan korupsi yang dianggap pelik dengan modus operandi yang canggih tersebut. Peran serta masyarakat dalam undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2000 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga diatur lebih lanjut ketentuan mengenai whistleblower dan justice collaborator dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ada perlindungan hukum dan penghargaan secara khusus yang dapat diberikan kepada mereka yang berani bertindak sebagai whistleblower dan justice collaborator mengungkap kejahatan korupsi yang luar biasa tersebut.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam hal ini Pengadilan Tipikor juga berwenang untuk mengadili kasus pencucian uang yang predicat crime-nya atau tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Apa saja yang dikategorikan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang ini.

Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana menurut undang-undang ini adalah[17]:

menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

 

Relevansi Restorative Justice. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan keadaan dan memberikan jangkauan keadilan yang lebih luas, dewasa ini berkembang konsep Restorative Justice. Dengan Restorative Justice dapat ditarik lingkaran yang lebih luas mengenai pihak yang berkepentingan, sehingga menjangkau pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tidak sekedar seperti halnya yang tersederhanakan dalam peradilan pidana konvensional yang mana ada sisi gelap yang tidak terlihat dan ada pihak yang kepentingannya tidak tersantuni, sementara ia berjasa dalam pengungkapan perkara secara mendasar. Dengan Restorative Justice dibuka peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik pelapor, korban, saksi pelaku, pelaku kejahatan utama dan masyarakat (stakeholder) lainnya yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan secara proporsional dan berkualitas dapat memberikan keadilan secara total dan menjadi metode upaya memulihkan keadaan yang tercabik-cabik akibat kejahatan tersebut.[18] Mengingat bahwa kejahatan korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan yang berkualifikasi the most serious crime yang menghancurkan peradaban bangsa dan merupakan musuh bersama umat manusia (hostis humanis generis), maka butuh totalitas dalam pengungkapan dengan melibatkan peran masyarakat luas, baik mereka sebagai pelapor (Wistle Blower) maupun Saksi Pelaku (Justice Collaborator) yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara karena tanpa peran mereka kejahatan tersebut sulit terungkap. Konsep Restorative Justice dapat diaplikasikan sebagai penyanding prinsip equality before the law dan non impunity yang bertujuan untuk memulihkan (merestorasi) keadaan yang diderita korban dan masyarakat yang lebih luas. Dipertimbangkannya seseorang diperlakukan secara berbeda dan bisa memperoleh impunitas, dalam rangka penghargaan atasnya yang membuka ranah totalitas keadilan yang lebih mendasar dan substantif.

Istilah whistle blower dan justice collaborator kini kerap muncul sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus korupsi dan tindak pidana lainnya seperti Narkoba, Terorisme dan kejahatan tertentu lainnya. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)[19]. Dalam SEMA tersebut disebutkan, bahwa whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan justice collaborator adalah merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Di dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) Tahun 2003. Ayat (2) Pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Sedangkan Ayat (3) Pasal tersebut adalah,

setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

 

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Menjadi whistle blower maupun justice collaborator memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban[20]. Pasal itu menyebutkan, whistle blower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan justice collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Untuk menyamakan visi dan misi mengenai whistle blower dan justice collaborator, dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi whistle blower dan justice collaborator. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan.

Untuk penanganan secara khusus, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh whistle blower atau justice collaborator tersebut. Yakni, dipisahnya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau menunjukkan identitasnya, bisa secara elektronik dengan metode teleconference maupun tanpa kehadirannya dengan cukup memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang dan membubuhkan tandatangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan. Serta memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana. Semua hak ini bisa diperoleh oleh whistle blower atau justice collaborator dengan persetujuan penegak hukum.

2.4 Mensinergikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Pemajuan HAM.

Di luar undang-undang yang telah kita miliki sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dari sisi instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, Indonesia sudah cukup progresif meratifikasi instrumen hukum internasional, antara lain:

1.    Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita (International Convention on the Political Rights of Women) diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 68 Tahun 1958, tanggal 17 Juli 1958.

2.    Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (International Convention on the Elimination all Forms Discrimination Against Women) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984.

3.    Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (International Convention on the Rights of Child), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

4.    Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam OlahRaga (International Convention against Apartheid in Sports) diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993, tanggal 22 Mei 1993.

5.    Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya (International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, tanggal 28 September 1998.

6.    Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun1999, tanggal 25 Mei 1999.

7.    Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, tanggal 28 Oktober 2005.

8.    Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tanggal 28 Oktober 2005.

Demikian pula dengan lembaga atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah amupun oleh swadaya masyarakat cukup mendapat ruang untuk melakukan advokasi memajukan kondisi Hak Asasi manusia, mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000,  Pengadilan khusus untuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif dari kebuntuan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc yang mendapat resistensi dari penguasa, LSM atau NGO Pro Demokrasi dan HAM seperti YLBHI, Kontras, PBHI, Elsam, semuanya memiliki program yang memfokuskan pada pengembangan dan kemajuan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Ketika upaya pemberantasan korupsi yang digencarkan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, manakala dibarengi kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya melindungi, memenuhi, mempertahankan, dan memajukan hak asasi manusia, maka bukan mustahil Indonesia menjadi negara yang sejahtera, mengingat modal dasar pembangunan di negeri ini telah ada sejak dahulu kala yang merupakan anugerah tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Kaya. Hanya saja semua membutuhkan komitmen bersama untuk mengutamakan kepentingan nasional, rakyat banyak, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, apalagi kepentingan asing.

4. Kesimpulan

            Pemberantasan korupsi dan upaya memajukan serta pemenuhan hak asasi manusia tidak cukup diserahkan kepada elit penguasa, karena acap kali mereka lebih korup dan menindas. Jangan berharap negara kita akan sejahtera, manakala masyarakat diam dan tidak melakukan kontrol terhadap penguasa. Suatu negara terbuka menuju suatu tujuan kesejahteraan masyarakatnya, manakala negara tersebut transparan dan akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penentuan kebijakan pembangunan.

Begitu maraknya korupsi yang terjadi di semua lini dengan melibatkan berbagai elit penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), maka hendaknya kita tidak berhenti berpikir siapa pejabat yang korup, karena dengan berpikir demikian tidak menutup kemungkinan kita lebih korup manakala kita berkuasa. Tetapi, kita harus berpikir bagaimana mencari terobosan dan memperbaiki sistemnya, agar bisa dicegah modus korupsi yang semakin canggih tersebut.

   Bagaimana caranya agar institusi dan penguasa itu mau menata diri, mengingat saat ini yang terjadi adalah korupsi berada di puncak kekuasaan? Pertanyaan ini sama dengan kenapa negara kita yang semula diktator dan korup, kemudian beranjak menjadi negara yang demokratis dan berangsur lebih baik. Semua ini terjadi karena munculnya kesadaran kritis dan besarnya tekanan publik yang masih peduli dengan integritas. Ada gerakan di setiap zaman untuk mengarah ke perubahan yang lebih baik. Indonesia cukup beruntung karena besarnya kekuatan publik untuk melawan korupsi dan penindasan, misalnya pada tahun 1998 rakyat mampu menumbangkan rezim yang otoriter dan KKN. Indonesia memiliki gerakan sipil sangat kuat. Ini potensi besar karena banyak negara yang tidak memiliki kekuatan seperti ini. Di dalam 10 tahun terakhir ini, gerakan sosial sepertinya semakin besar. Gerakan inilah, yang akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Aparat penegak hukum sudah cukup dibekali dengan berbagai instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi, yang manakala digunakan dengan penuh integritas, tentu cukup efektif untuk memerangi korupsi di negeri ini. Penegakan hukum tindak pidana korupsi, tidak cukup dilakukan dengan pendekatan yang konvensional, linear dan sekedar kepatuhan terhadap procedur of law, tetapi harus dilakukan secara extra ordinary enforcement dengan pendekatan pemahaman yang lebih mendalam dan progresif bagaimana penegakan hukum tersebut bisa menjangkau totalitas keadilan dan memulihkan keadaan hak-hak asasi kemanusiaan masyarakat korban yang lebih bermartabat.

 

Bibliography

A.    Book

Alkostar, Artidjo. “Restorative Justice.” Varia Peradilan. Jakarta, September 2007.

Anonim. “Buku Putih” Prabowo : Kesaksian Tragedi Mei 1998. Tangerang: Majalah Berita Populer Totalitas, 2000.

Bauhr, Monika, and Naghmeh Nasiritousi. Why Pay Bribes? Collective Action and Anticorruption Efforts. QoG Working Paper Series. Vol. 18. Gothenburg, 2011.

Figgis, J. N., and R. V. Laurence, eds. Historical Essays and Studies. London: Macmillan, 1907.

Hobbes, Thomas. Leviathan. Kansas: Digireads.com Publishing, 2010.

Klitgaard, Robert. Controlling Corruption. California: UC Press, 1991.

 

B.     Jurnal

Riyadi, M. Irfan. “Arah Perkembangan Ajaran Theosofi Islam Dalam Literatur Sastra Pujangga Jawa (Pendekatan Genealogi).” Dialogia 10, no. 2 (December 2, 2012). http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/307.

 

C.    Regulasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Jakarta, Indonesia, 2011.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4250, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3874, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5602, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164, 2010.

 

D. Internet Reference

Wahyudi. “Survei Persepsi Korupsi 2015.” Http://www.ti.or.id, 2015. http:// www.ti.or. id/ index. php /publication /2015/09/15/survei-persepsi- korupsi-2015.

 



[1] Actus reus sebagai suatu perbuatan fisik (phisycal act) terwujud dalam bentuk tindakan yang salah (Wrongful act), sedangkan mens rea sebagai keadaan jiwa atau pikiran (state of mind) terwujud dalam bentuk niat yang salah atau niat jahat (guilty mind).  

[2] Robert Klitgaard, Controlling Corruption (California: UC Press, 1991).

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] J. N. Figgis and R. V. Laurence, eds., Historical Essays and Studies (London: Macmillan, 1907).

[6] Thomas Hobbes, Leviathan (Kansas: Digireads.com Publishing, 2010). p. 56.

[7] Ronggowarsito menggambarkan akan terjadinya carut marut dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana ungkapan dalam sastranya: “Saiki jamane jaman edan, yen ora edan ora keduman. Sak bejo-bejone wong kang edan, isih bejo wong kang eling lan waspada”, yang artinya kurang lebih begini: Sekarang masanya kegilaan, kalau tidak gila tidak dapat bagian. Walaupun kelihatan beruntung orang yang gila itu, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. M. Irfan Riyadi, “Arah Perkembangan Ajaran Theosofi Islam Dalam Literatur Sastra Pujangga Jawa (Pendekatan Genealogi),” Dialogia 10, no. 2 (December 2, 2012), http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/307.

[8] Korupsi yang dilakukan dengan sifat yang rakus dan tamak (corruption by greed), sengaja menumpuk kekayaan. Bukan korupsi karena sekedar memenuhi kebutuhan (corruption by need). Monika Bauhr and Naghmeh Nasiritousi, Why Pay Bribes? Collective Action and Anticorruption Efforts, QoG Working Paper Series, vol. 18 (Gothenburg, 2011).

[9] Anonim, “Buku Putih” Prabowo : Kesaksian Tragedi Mei 1998. (Tangerang: Majalah Berita Populer Totalitas, 2000).

[10] Wahyudi, “Survei Persepsi Korupsi 2015,” Http://www.ti.or.id, 2015, http://www.ti.or.id/index. php/ publication /2015/09/15/ survei-persepsi- korupsi-2015.

[11] Artidjo Alkostar, “Restorative Justice,” Varia Peradilan (Jakarta, September 2007).

[12] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4250, 2002).

[13] Ibid.

[14] Di saat yang sama DPR juga memasukkan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam Prolegnas Tahun 2016. Banyak kalangan yang menyarankan agar DPR lebih fokus ke RUU KUHP tersebut yang sudah lama menjadi wacana perubahan (sejak tahun 1960-an), dari pada menuai kontroversi karena merevisi UU KPK yang notabene belum dirasakan urgensinya.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3874, 1999). Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150, 2001).

[16] Aminal Umam, Penerapan Pidana Minimum Khusus, Masalah dan Solusinya, Varia Peradilan No. 295 Juni 2010.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164, 2010). Pasal 3-5.

[18] Restorative Justice menjadi alternatif konsep pemidanaan, selain konsep yang ada sebelumnya yang dikenal dalam literatur dan praktik peradilan yang bertujuan: (1) sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan (retribution). (2) menjauhkan pelaku dari kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman (Restraint). (3) memperbaiki/merehabilitasi si pelaku agar kembali ke jalan yang benar dan bisa diterima kembali di masyarakat (reformation). (4) Detterent yang bersifat individual agar si pelaku jera/kapok  dan bersifat general agar masyarakat takut dan tidak meniru perbuatan pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman yang bersifat menjerakan tersebut.

[19] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (Jakarta, Indonesia, 2011).

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5602, 2006).





Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/ojs.umsida.ac.id/public_html/cache/t_compile/responsiveTheme^%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 219