Problematic MPR Decree Post Reform and After The Issuance of Law No. 12 of 2011

Problematic MPR Decree Post Reform and After The Issuance of Law No. 12 of 2011

 

Problematika Ketetapan MPR Pasca Reformasi dan Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

 

Sulardi Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 65144

Telp.: +62 341 46418-19

Fax.: +62 341 460782

Email: sulardi.mgl@gmail.com

 

Diterima: 17 Juli 2014; Disetujui: 12 Desember 2014.

 

Abstract

The existence of Tap. MPR Post 1945 Amandement to the issuance of Law No. 12 of 2011 has given an opportunity for the Assembly to create a new Tap. MPR outside from the valid one. At the time how judicial review of laws that conflict with the Tap. MPR, and how judicial review of the Tap. MPR are contrary to the Constitution is necessary to realize justice and balance. One of the powers of the Constitutional Court (MK) in paragraph C of Article 24 (1) Constitution of 1945 is hear at the first and the last with a final decision to the laws of Constitution. So if there are laws that conflict with the MPR or MPR and contrary to the Constitution, the authority to test the authority of the Constitutional Court instead.

Keywords: mpr decree; judicial review; constitutional court;

 

Abstrak

Keberadaan Tap. MPR Pasca Perubahan UUD 1945 hingga terbitnya UU No. 12 Tahun 2011 telah memberi peluang bagi MPR untuk membuat Tap. MPR baru di luar yang masih berlaku. Pada saat itu bagaimana uji materiil  terhadap UU yang bertentangan dengan Tap. MPR, dan bagaimana uji materiil terhadap Tap. MPR yang bertentangan dengan UUD 1945 sangat dibutuhkan sehingga terwujud keadilan dan keseimbangan. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga apabila terdapat UU yang bertentangan dengan Tap. MPR dan atau Tap. MPR bertentangan dengan UUD, kewenangan untuk menguji bukan kewenangan MK.

Kata kunci: Tap. MPR; uji materiil; mahkamah konstitusi;

 

1.      Pendahuluan

Akar persoalan munculnya problem mengenai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR) di Negara ini berawal sejak perubahan kedudukan dan wewenang MPR. Perubahan kedudukan dan wewenang MPR itu terjadi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Ketiga dan Keempat. Pada perubahan UUD 1945 Ketiga, rumusan Pasal 1 Ayat (2) yang semula : “Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”[1]. Setelah Perubahan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) menjadi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”[2]. Pada Pasal lainnya, yakni Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan wewenang konstitusional kepada MPR merubah dan menetapkan UUD 1945 serta menentukan arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Secara demikian, melalui pasal-pasal tersebut telah ditunjukkan pada bangsa Indonesia, bahwa telah terjadi penurunan “derajat” MPR, yang tidak lagi sebagai penjelmaan rakyat dan bukan lagi sebagai lembaga supremasi di antara lembaga Negara yang lain, dan tidak lagi menentukan arah kebijakan Negara. Sejalan dengan hal tersebut di atas, hak MPR untuk menentukan atau memilih Presiden dan Wakil Presiden pun telah dikembalikan kepada rakyat, melalui perubahan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945, menjadi Pasal 6 A Ayat (1) UUD 1945. Demikian halnya terhadap pemberhentian Presiden, mekanismenya tidak lagi oleh MPR dan DPR saja yang disebut Sidang (Istimewa) MPR, tetapi juga melalui proses Hukum dalam sidang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 7 A dan 7 B UUD 1945. Pasal 7 A menyebutkan[3] :

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

 

Perubahan kedudukan dan wewenang MPR tersebut di atas, merupakan awal sebab musabab terjadinya problema terhadap Ketetapan MPR. Problema itu terjadi baik Ketetapan MPR termuat dalam tata urutan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2004, maupun setelah dimuat (lagi) dalam UU No. 12 tahun 2011.

Masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah mengenai problem keberadaan Tap. MPR Pasca Perubahan UUD 1945. Oleh karena keberadaan Tap. MPR pasca perubahan UUD 1945 memunculkan problema baru yakni : bagaimana judicial review terhadap UU yang bertentangan dengan Tap. MPR, dan bagaimana judicial review terhadap Tap. MPR yang bertentangan dengan UUD 1945.

 

2. Pembahasan

1.      Problem Tap. MPR Pasca Perubahan UUD 1945

Sebelum perubahan UUD 1945 Kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan sangat besar. Sebab MPR sebagai pemegang pelaksana kedaulatan rakyat seperti tertuang dalam UUD 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan-tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD 1945, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden[4]. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.

Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk di dalamnya TNI/Polri.

Wewenang MPR antara lain :

1.      Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.

2.      Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.

3.      Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden - Wakil Presiden.

4.      Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.

5.      Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.

6.      Mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

7.      Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.

8.      Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.

9.      Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.

Kesembilan wewenang ini menunjukkan betapa amat besar kekuasaan yang melekat pada MPR sebelum perubahan UUD 1945. Setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lain, hal ini menurut Ni’matul Huda­[5] telah terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi dan saling mengawasi antar lembaga negara. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, maka tugas dan wewenang MPR setelah perubahan UUD 1945, sebagai berikut:

1.      Mengubah dan menetapkan UUD 1945.

2.      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam sidang Paripurna MPR.

3.      Memutus usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden setelah ada Putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Pasal 7 B Ayat (5) UUD 1945;

4.      Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apa bila Presiden mangkat berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya seperti yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UUD 1945;

5.      Memilih Wakil Presiden apa bila terjadi kekosongan Wakil Presiden, dari dua calon yang diusulkan Presiden;

6.      Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sepenuhnya.

Tugas dan wewenang MPR pasca perubahan UUD 1945 tersebut di atas merupakan wewenang MPR yang sifatnya insidental, yakni hanya dapat dilaksanakan dalam waktu tertentu atau lima tahunan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, inilah yang menjadi penyebab dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tap. MPR ditiadakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selengkapnya Pasal 7 Ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan[6] adalah:

(1)   Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.      Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

c.       Peraturan Pemerintah;

d.      Peraturan Presiden;

e.       Peraturan Daerah.

(2)   Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e meliputi:

a.      Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b.      Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

c.       Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau lainnya.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4)   Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5)   Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Peniadaan Tap. MPR dari hierarki tersebut menimbulkan masalah berkenaan dengan Tap. MPR. Sebab walau pun dalam UUD 1945 MPR maupun UU No. 10 Tahun 2004 MPR tidak lagi diberi ruang untuk membuat Tap. MPR, namun berdasarkan Tap. MPR  No. 1 Tahun 2003 ada Tap. MPR yang dinyatakan masih berlaku. Hal tersebut dikarenakan isi dari Tap. tersebut tidak secara konkrit mencabut seluruh Tap. MPR yang ada. Rincian status hukum terhadap produk Tap. MPR tahun 1960-2002 tersebut[7] adalah:

a.       Tap. MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b.      Tap. MPRS dan Tap. MPR yang dinyatakan berlaku;

c.       Tap. MPR dan Tap. MPRS yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum 2004;

d.      Tap. MRPS dan Tap. MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (Tap. MPRS dan Tap. MPR dalam kelompok ini menjadi tidak berlaku apabila materi muatan dalam Tap. MPRS atau Tap. MPR telah diatur dalam bentuk undang-undang, misalnya Tap. MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Aturan Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Tap. MPR yang lain masih dinyatakan berlaku walau substansinya telah diatur dalam UU, namun UU belum seluruhnya mengambil alih substansi yang termuat dalam Tap. MPR;

e.       Tap. MPRS dan Tap. MPR yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR RI hasil Pemilu 2004;

f.       Tap. MPRS dan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat final, telah dicabut, ataupun telah dilaksanakan.

Berdasar pada Tap. MPR No. 1 Tahun 2003 tersebut, maka masih terdapat Ketetapan MPR yang masih berlaku. Tidak adanya TAP. MPR dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam UU No. 10 tahun 2004, sejak adanya UU ini muncul problem hukum mengenai tidak hanya pada eksistensi Tap. MPR saja, namun juga DPR dan Presiden merasa kehilangan arahan untuk membuat UU yang secara substansi telah diatur dalam Tap. MPR. Oleh sebab itu kemunculan UU No. 12 Tahun 2011 yang memuat Tap. MPR dalam hierarki perundangan seolah sebagai koreksi atas UU No. 10 tahun 2004. Namun demikian dengan dimuatnya Tap. MPR dalam tata urutan perundang-undangan memunculkan problematika baru.

2.      Problematika Tap. MPR Setelah Terbitnya UU No. 12 Tahun 2011

UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan seolah-olah merupakan koreksi atas UU No. 10 tahun 2004, akan tetapi ternyata UU No. 12 tahun 2011 ini tak lebih hanya mencantumkan Tap. MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011[8] hierarki urutan peraturan perundangannya adalah sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

a.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang;

d.   Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

e.    Peraturan Pemerintah;

f.     Peraturan Presiden;

g.   Peraturan Daerah Provinsi; dan

h.   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan dalam pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 ini menjelaskan bahwa Tap. MPR yang dimaksud dalam huruf b tersebut di atas hanya sekedar menunjukkan bahwa Tap. MPR berdasar pada Tap. MPR No. 1 Tahun 2003 dinyatakan berlaku. Tidak ada niat dari pembentuk UU untuk memberi ruang kepada  MPR untuk membuat Tap. MPR yang baru. Hal ini dapat dilihat dari substansi UU No. 12 tahun 2011 yang di dalamnya tidak mengatur tata cara, mekanisme, atau pun prosedur pembuatan Tap. MPR. UU No. 12 tahun 2011 ini mengatur tata cara, mekanisme, prosedur pembentukan Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Indikasi lainnya yang menunjukkan bahwa Tap. MPR baru tidak di akomodasi dalam UU ini terlihat dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b tersebut, yakni :

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

 

Pada dasarnya harus dipahami, dengan adanya berbagai bentuk aturan hukum itu mempunyai arti penting dalam hal penyusunan dan perancangan aturan hukum, yang oleh Bagir Manan[9] di identifikasikan ke dalam empat pokok persoalan yaitu:

1.      Pembentukan aturan hukum harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas;

2.      Tidak setiap aturan hukum dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan aturan hukum. Hanya aturan hukum dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan aturan hukum. Hanya aturan hukum yang sederajat atau lebih tinggi daripada aturan hukum yang akan dibentuk dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis;

3.      Dalam pembentukan hukum berlaku prinsip bahwa aturan hukum yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan aturan hukum sederajat atau lebih rendah;

4.      Pentingnya pengetahuan mengenai aturan hukum karena bentuk-bentuk atau jenis aturan hukum senantiasa berkaitan dengan materi muatannya. Materi muatan UUD 1945 berbeda materi muatan undang-undang. Setiap perancang undang-undang atau penyusun aturan hukum mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai hubungan antara materi muatan dengan jenis aturan hukum.

Identifikasi di atas memberi pemahaman mengenai akan adanya hierarki peraturan perundangan. Pada dasarnya peraturan yang kedudukannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Oleh sebab itu dengan adanya Tap. MPR, UU/Perpu tidak boleh bertentangan dengan Tap. MPR dan Tap. MPR tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Pembentuk UU tidak menyadari konsekuensi hukum atas diletakkannya Tap. MPR dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sebab dengan adanya Tap. MPR di bawah UUD 1945 dan di atas UU/Perpu maka konsekuensinya tidak boleh adanya Undang-Undang yang bertentangan dengan Tap. MPR, dan Tap. MPR tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Inilah potensi problem hukum yang mungkin akan muncul, yaitu bagaimanakah pengujiannya jika diduga ada materi UU atau Perpu bertentangan dengan Tap. MPR dan Tap. MPR bertentangan dengan UUD 1945. Lembaga manakah yang mempunyai kewenangan melakukan uji materi terhadap UU yang bertentangan dengan Tap. MPR, dan jika terdapat Tap. MPR bertentangan dengan UUD 1945?

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga apabila terdapat UU yang bertentangan dengan Tap. MPR dan atau Tap. MPR bertentangan dengan UUD 1945, kewenangan untuk menguji bukan kewenangan MK. Problem ini menurut Jimly Asshidiqie bisa diterobosi dengan cara menempatkan status hukum Tap. MPR setara dengan Undang-Undang, yang kedua memasukkan Tap. MPR sebagai konstitusi yang diperluas. Demikian halnya menurut anggota MPR Eva Kusuma Sundari yang setuju jika Tap. MPR ditempatkan dalam status hukum yang sejajar dengan Undang-undang. Penulis berpandangan bahwa walaupun kedudukan MPR berubah namun MPR diberi kewenangan membuat Tap. MPR yang kedudukannya lebih tinggi di atas Undang-Undang[10].

Sesungguhnya mesti dicermati, walaupun banyak yang berpandangan bahwa saat ini kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara DPR, BPK, Presiden, MA, dan MK, namun secara diam-diam MPR berkedudukan lebih tinggi dibanding lembaga negara tersebut di atas. Kedudukan yang lebih tinggi ini dapat dilihat dari rumusan yang ada dalam UUD 1945, tentang tugas dan fungsi MPR yakni:

1.      Mengubah dan menetapkan UUD 1945[11];

2.      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasar hasil pemilihan umum, dalam sidang Paripurna MPR[12];

3.      Memutus usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden setelah ada Putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum[13];

4.      Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya[14];

5.      Memilih Wakil Presiden apabila terjadi Wakil Presiden, dari dua calon yang diusulkan Presiden[15];

6.      Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang di usulnya oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya[16].

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa MPR masih berkedudukan lebih tinggi dibanding lembaga negara yang lain. Selama pelantikan selalu dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi pada pejabat yang kedudukannya lebih rendah, Bupati dilantik Mendagri, Menteri dilantik Presiden, Dekan dilantik Rektor dan sejenisnya. Demikian halnya dengan Memilih Presiden dan atau Wakil Presiden, menunjukkan MPR berkedudukan lebih tinggi dibanding lembaga negara lain, karena hanya MPR yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945, yang kedudukan hierarkinya lebih tinggi dibanding peraturan yang lain.

3.      Kesimpulan

Keberadaan UU No. 12 tahun 2011, memberi peluang bagi MPR untuk membuat Tap. MPR di luar yang dinyatakan masih berlaku oleh Tap. MPR No. 1 tahun 2003. Gagasan MPR untuk menetapkan GBHN yang dijadikan panduan penyelenggaraan negara bagi pemerintah merupakan terobosan untuk memperjelas arah penyelenggaraan negara. Kalau pun ada argumentasi bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, sehingga tidak diperlukan GBHN lagi, peluang MPR untuk menyusun GBHN tetap terbuka, mengingat selama ini arah tujuan penyelenggaraan negara tidak terpublikasi secara luas. Kalaupun ada “laporan” capaian program pemerintah, yang mengomentari justru dari kalangan LSM, para pengamat, dan anggota DPR dari partai politik oposisi . Hal ini malah tidak tersistem, dan tidak jelas polemik antara pemerintah dan para pemerhati “capaian” program pemerintah.

Jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, tetapi penyelenggaraan negara berdasar pada GBHN yang disusun oleh MPR, hal ini bagian dari mengindonesiakan sistem pemerintahan, yang tidak harus meniru model sistem pemerintahan negara lain. Kondisi ini membutuhkan penyempurnaan pada nggota MPR yang sebelumnya terdiri dari anggota DPR dan DPD dengan menambahkan utusan golongan-golongan yang telah dihapus dalam UUD 1945.

Keberadaan Tap. MPR dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, memberi peluang bagi MPR untuk membuat Tap. MPR baru di luar yang masih berlaku itu. Tak menutup kemungkinan polemik atas hal ini pasti akan muncul.

Bibliography

A.    Book

Huda, Ni’matul. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Manan, Bagir, and Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1997.

Martosoewignyo, Sri Soemantri. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

 

B.     Regulation

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002. https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/perubahan-keempat-uud-nri-tahun-1945.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2001. https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/perubahan-ketiga-uud-nri-tahun-1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002. https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Tap. MPRS Dan Tap. MPR Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2003. https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-impr2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234, 2011.

C.    Internet Reference

Surya. “Status Hukum TAP MPR Setara Dengan UU.” Www.batamtoday.com, 2012. http://www.batamtoday.com/berita17616-Status-Hukum-TAP-MPR-Setara-dengan-UU.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2001), https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/perubahan-ketiga-uud-nri-tahun-1945.

[2] Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002), https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/perubahan-keempat-uud-nri-tahun-1945.

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002), https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah.

[4]Sri Soemantri Martosoewignyo, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). p. 84

[5] Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi (Yogyakarta: UII Press, 2007). p. 53

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389, 2004).

[7] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Tap. MPRS Dan Tap. MPR Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2003), https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-impr2003.

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia, 2011).

[9] Bagir Manan and Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Alumni, 1997). p. 226.

[10] Surya, “Status Hukum TAP MPR Setara Dengan UU,” Www.batamtoday.com, 2012, http://www.batamtoday.com/berita17616-Status-Hukum-TAP-MPR-Setara-dengan-UU.html.

[11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. Pasal 3 Ayat (1).

[12] Ibid. Pasal 3 Ayat (2).

[13] Ibid. Pasal 7B Ayat (5).

[14] Ibid. Pasal 8 Ayat (1).

[15] Ibid. Pasal 8 Ayat (2).

[16] Ibid. Pasal 8 Ayat (3).





Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/ojs.umsida.ac.id/public_html/cache/t_compile/responsiveTheme^%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 219