Tapping: Political Delict That Injure The Rule of Law in The Modern States (Case of Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono/SBY Tapping by Australian Signal Directorate/ASD)

Tapping: Political Delict That Injure The Rule of Law in The Modern States (Case of Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono/SBY Tapping by Australian Signal Directorate/ASD)

 

Penyadapan: Delik Politik yang Menciderai Negara Hukum Modern (Kasus Penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/SBY oleh Australian Signal Directorate/ASD)

 

Noor Fatimah Mediawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Majapahit Nomor 666 B, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 61215

Telp.: +62 31 8928097

Email: fatimah@umsida.ac.id

 

Abstract

The interception case of SBY, his wife and the other official, by ASD/ Australian Signal Directorate to be a central topic in this paper. Start of the case, and then it searches in the category, such as general criminal offense,  special criminal offense, or political criminal offense. The study becomes interesting because the tapper country and his object country have the same characteristic, that is the country with supremacy of law. With the result that, the criminal offense, specifically for this interception, it is like injury to the country of law

Keywords: tapping; political criminal offense; the rule of law; supremacy of law;

 

Abstrak

Kasus penyadapan terhadap SBY, istri dan beberapa pejabat Republik Indonesia, yang dilakukan oleh ASD/Australian Signal Directorate menjadi topik sentral dalam tulisan ini. Berangkat dari kasus tersebut kemudian ditelusuri kategori tindak pidana/ deliknya, apakah termasuk delik umum, khusus, atau politik. Pembahasan semakin menarik karena negara “penyadap” dan negara “yang disadap” sama-sama memposisikan diri sebagai negara hukum modern, dimana kedua negara menempatkan supremasi hukum sebagai ciri khasnya. Sehingga, delik yang dilakukan, dalam hal ini penyadapan, terasa transparan sebagai sebuah pencideraan.

Kata kunci: penyadapan;  delik politik;  negara hukum modern; supremasi hukum;

 

1. Pendahuluan

Di samping hak dalam sektor publik, setiap orang juga memiliki privasi atau hak-hak yang bersifat pribadi. Termasuk di dalamnya untuk berkomunikasi secara personal dengan orang lain. Namun privasi ini kerap kali dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya dengan melakukan penyadapan. Jika penyadapan dilakukan karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka penyadapan yang dilakukan adalah legal atau sah. Melalui penyadapan ini, lembaga hukum seperti KPK berhasil mengungkap sebagian kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebaliknya, penyadapan yang dilakukan tanpa amanat undang-undang, terlebih kepada seorang Kepala Negara dari negara sahabat, akan mengimplikasikan ketidaknyamanan hubungan bilateral antar dua negara.

November 2013 menjadi bulan dan tahun yang marak dengan pemberitaan atas penyadapan Presiden RI, istri dan beberapa pejabat teras lainnya oleh Badan Intelijen Australia ( ASD/Australian Signal Directorate). Di dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional atau National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, Presiden SBY disadap Australia. Dalam pernyataan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY menjadi target penyadapan pada 2009. Masih dalam dokumen yang sama, Australia juga mencoba menyadap telepon Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Menpora Andi Mallarangeng, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mantan Menkeu Sri Mulyani, Widodo Adi Sucipto, dan Sofyan Djalil. Di dalam dokumen itu tertulis, badan intelijen Australia melacak kegiatan SBY melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009. Ketika itu Australia dipimpin Kevin Rudd dari Partai Buruh. Selain SBY, badan mata-mata Australia bernama Defence Signals Directorate (DSD) juga menyadap Ibu Negara Ani Yudhoyono[1].

Sebelumnya, SBY juga dikabarkan pernah disadap Inggris pada April 2009, atau lebih tepatnya saat menghadiri Konferensi G20 di London[2]. Dua kasus penyadapan yang secara internasional melanggar etika hubungan diplomatik antar dua negara yang berdaulat. Jika penyadapan yang pertama (penyadapan RI-1 oleh ASD) aktif diberitakan oleh media Inggris, pada kasus penyadapan kedua (penyadapan RI-1 oleh Inggris) justru aktif diberitakan oleh media Australia.

Situasi semakin tidak kondusif saat media Inggris The Telegraph, mengistilahkan daftar pejabat RI yang menjadi target penyadapan Australia tersebut sebagai rincian yang memalukan. Belum lagi hubungan kedua negara yang terlanjur tegang lantaran isu serupa saat Konferensi Perubahan Iklim 2007 di Bali, ditambah polemik penanganan pencari suaka.   Meski dalam waktu yang berjalan PM Australia Tony Abbott[3] telah menyatakan penyesalannya atas ulah mata-mata Australia terhadap RI-1, istri dan rekan-rekannya tersebut, namun ulah Australia kali ini benar-benar memantik reaksi keras bahkan dari dalam negerinya sendiri.

Penyadapan dalam konteks hubungan antar negara, sesungguhnya dinilai tidak etis karena informasi (seyogyanya) merupakan sesuatu hal yang dapat diperoleh  melalui interaksi dengan proses yang wajar. Hal ini dipahami sebagai bagian dari modalitas interaksi apakah itu diplomasi, komunikasi, surat, dan lain-lain[4]. Dan Australia, disinyalir Badan Intelejen Negara (BIN) telah melakukan penyadapan selama kurun waktu 2007-2009 terhadap beberapa petinggi Indonesia, yang tentu saja menimbulkan banyak pelanggaran[5].

Australia, sebagaimana diketahui, merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang dibangun diatas tradisi demokrasi liberal, berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, serta supremasi hukum. Tindakannya menyadap  Kepala Negara lain  tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, nyaris tidak linier dengan upaya yudikatifnya dalam menegakkan supremasi hukum tersebut. Dan Indonesia sendiri selaku obyek penyadapan, secara tegas dalam konstitusinya menyatakan bahwa Indonesia adalah rechstaat, bukan machtstaat, alias Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka.

Supremasi hukum atau supremacy of law (pemerintahan berdasarkan atas hukum) adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia atas istilah rule of law. Dimana konsep negara rule of law tersebut merupakan konsep negara yang dianggap ideal saat ini (modern), meski (memang harus diakui) persepsi setiap negara berbeda dalam penyelenggaraannya[6].

Maka berdasarkan latar belakang itulah, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:  termasuk delik apakah penyadapan tersebut? dan bagaimana kaitannya dengan konteks  negara hukum modern? mengingat 2 (dua) negara yang bersangkutan (baca: Australia dan Indonesia) sama-sama meletakkan supremasi hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Disamping hak dalam sektor publik, setiap orang juga memiliki privasi atau hak-hak yang bersifat pribadi. Termasuk di dalamnya untuk berkomunikasi secara personal dengan orang lain. Namun privasi ini kerap kali dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya dengan melakukan penyadapan. Jika penyadapan dilakukan karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka penyadapan yang dilakukan adalah legal atau sah. Melalui penyadapan ini, lembaga hukum seperti KPK berhasil mengungkap sebagian kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebaliknya, penyadapan yang dilakukan tanpa amanat Undang-undang, terlebih kepada seorang Kepala Negara dari negara sahabat, akan mengimplikasikan ketidaknyamanan hubungan bilateral antar dua negara.

 

2. Pembahasan

2.1 Kategori penyadapan

Perihal penyadapan dalam awal pembahasan ini, akan dikemukakan dalam 2 (dua) pemaknaan. Pemaknaan pertama adalah penyadapan yang tidak sah, dan pemaknaan kedua adalah penyadapan yang sah (lawful interception).

Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik[7], ditegaskan bahwa “intersepsi atau penyadapan” (yang tidak sah) adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Sedangkan lawful interception adalah suatu cara penyadapan yg menempatkan posisi penyadap dalam penyelenggara jaringan telekomunikasi sedemikian rupa sehingga penyadapan tersebut memenuhi syarat tertentu yang dianggap sah dimata hukum. Tetapi tentu saja standar antar negara dalam perumusan syarat-syarat yuridis penyadapan tersebut sangatlah berbeda-beda[8].

Khusus dalam kasus penyadapan SBY oleh ASD, tetap tidak dapat dibenarkan, alias ilegal (memenuhi kriteria penyadapan dalam pemaknaan yang pertama).  Fakta menunjukkan bahwa Australia tidak dapat memberikan penjelasan yang transparan tentang alasan penyadapan yang dilakukannya. Fakta lain adalah pernyataan penyesalan dari PM australia. Dua fakta ini cukup menguatkan bahwa penyadapan ASD tersebut bukan termasuk lawful interception.

2.2 Penyadapan Sebagai Delik Politik

Secara normatif, sebenarnya kita tidak mengenal istilah delik politik. Namun dalam praktik dan di dunia akademis istilah delik politik cukup dikenal. Remelink[9] mengemukakan bahwa kejahatan politik berbeda dengan kejahatan pada umumnya dilihat dari pelaku, yaitu mereka yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku dikarenakan pendapat mengenai negara atau hukum yang mereka anut lebih baik dari pendapat yang dijunjung oleh negara lain. Perbedaan kedua menyangkut motivasi pelaku. Pada kejahatan umum, pelaku melakukan delik karena motivasi pribadi, sedangkan pelaku delik politik dimotivasi oleh tujuan tertentu diluar kepentingannya.

Para ahli hukum pidana secara umum menyepakati bahwa delik politik dalam KUHP terkait dengan empat judul pertama buku kedua. Dimana buku kedua tersebut biasanya berfokus perihal keamanan negara[10].

Empat judul pertama buku kedua KUHP yang dimaksud adalah[11] :

1.      Bab 1:  Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;

2.      Bab 2: Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden;

3.      Bab 3: Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya;

4.      Bab 4: Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan.

Penyadapan yang dilakukan ASD telah memenuhi kriteria delik politik tersebut.  Alasan pertama,  Australia (dengan penyadapan terhadap SBY cs) menganggap “aturan dan negara” nya lebih baik dari negara yang disadap. Hal ini sesuai dengan rumusan delik politik versi Remelink. Alasan kedua, penyadapan ASD telah menyerang martabat Kepala Negara RI, yang notabene merupakan negara sahabat. Hal ini sesuai dengan rumusan bab 2 dan 3 KUHP.

Penggunaan KUHP sebagai salah satu pisau analisa adalah dimungkinkan, disamping etika diplomatik Internasional, mengingat prinsip hukum pidana kita yang nasional pasif dan universalitas. Prinsip nasional pasif merupakan prinsip dalam hukum pidana yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar wilayah Indonesia, berdasarkan atas kerugian nasional yang amat besar. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja (termasuk orang asing) dan dimana saja dilakukan, bisa dihukum oleh pengadilan di Indonesia. Adapun prinsip universalitas, lebih melihat pada suatu tata hukum internasional, dimana melibatkan kepentingan dari semua negara di dunia.  Sehingga ketika ada tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara itu, adalah layak, bahwa tindak pidana tersebut untuk dituntut, dan dihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak memperdulikan siapa dan dimana pelakunya[12].  

 

 

2.3 Konsep Negara Hukum Modern

            Menurut Dicey, untuk dapat disebut sebagai negara hukum (rule of law) maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah[13]:

1.      Equality before the law. Maksudnya setiap manusia memiliki kedudukan hukum dan perlakuan yang sama.

2.      Supremacy of law. Maksudnya hukum memegang kekuasaan tertinggi.

3.      Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bersumber pada undang-undang dasar (sehingga HAM tersebut dicantumkan pada undang-undang dasar sebagai perwujudan perlindungan pemerintah terhadap rakyat)

Implikasi dari negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara harus berdasar pada hukum. Termasuk di dalamnya penguasa, bila ia melampaui batas-batas hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum maka ia dapat diminta pertanggungjawabannya[14]

            Di dunia ini, terdapat beberapa tipe negara hukum, yaitu[15]:

1.      Negara hukum liberal

Tipe negara hukum ini menghendaki negara berstatus pasif. Artinya, warga negara harus tunduk pada peraturan-pertauran negara. Dan penguasa dalan hal ini bertindak sesuai dengan hukum. Antara penguasa dan rakyat harus menyepakati hukum sebagai sebuah persetujuan, demikian konsep para liberalis.

2.      Negara hukum formil

Tipe negara hukum ini adalah negara yang memperoleh pengesahan dari rakyat, dimana segala tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang. Disebut juga negara hukum demokratis. Ciri-ciri negara hukum formil menurut Stahl, yaitu:

a.       Terdapat jaminan terhadap HAM

b.      Terdapat pemisahan kekuasaan

c.       Pemerintahan berdasarkan undang-undang

d.      Terdapat peradilan administratif

3.      Negara hukum materiil

Tipe negara hukum ini merupakan lanjutan negara hukum formil, dimana penguasa dalam tindakannya didasarkan pada undang-undang (asas legalitas), namun dalam hal kepentingan mendesak warga negaranya maka dibenarkan untuk penguasa bertindak menyimpang (asas opportunitas).

            Walaupun ciri-ciri negara hukum yang tersebar saat ini nyaris sama satu sama lain, namun perwujudannya dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut  disebabkan oleh[16]:

a.      Setiap negara memiliki histori perjalanan sistem kenegaraan yang tidak sama

b.      Perbedaan tingkat kemajuan dan kematangan suatu bangsa dalam bernegara dan berdemokrasi

c.       Perbedaan bentuk negara

d.      Perbedaan tingkat kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya

e.       Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dan pemimpinnya

f.        Lebih terinci lagi, unsur-unsur negara hukum antara lain dapat dilihat sbb[17]:

g.      Kekuasaan lembaga negara tidak absolut

h.      Pemberlakuan prinsip trias politica

i.        Pemberlakuan sistem check and balances

j.        Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis

k.       Kekuasaan kehakiman yang bebas

l.        Sistem pemerintahan yang transparan

m.    Kebebasan pers

n.      Keadilan dan kepastian hukum

o.      Akuntabilitas publik dan prinsip good governance

p.      Sistem hukum yang tertib

q.      Keikutsertaan rakyat dalam pemilu

r.       Terdapat sistem yang jelas untuk pengujian produk legislatif, eksekutif dan judikatif

s.       Kekuasaan negara dijalankan berdasarkan konstitusi

t.        Perlindungan HAM

u.      dll.

 

Harus diakui, konsep negara hukum ini sejatinya bukan hanya dambaan orang-orang masa kini, tapi jauh sebelumnya sejak zaman Yunani. Sebut saja Plato dengan bukunya Nomoi, Emanuel Kant dengan prinsip-prinsip negara hukum formal, Julius Stahl dengan negara hukum substantif dan Dicey dengan konsep negara rule of law (dua nama terakhir telah disinggung sebelumnya). Dimana dalam perkembangannya, konsep negara hukum telah memiliki teori yang complicated, termasuk interkoneksi antara sektor hukum dengan politik, moral, sejarah, bahasa, struktur sosial, dll[18].

Pada negara hukum formal, kekuasaan pemerintah biasanya diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Pemerintah disini hanya menjadi pelaksana dari keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan parlemen. Gagasan konstitusionalisme-pun muncul dalam sistem ketatanegaraan negara-negara hukum formal abad XIX. Carl J. Friedrich mengemukakan, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan sekumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa pembatasan yang menjamin agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan[19].

Sesudah perang dunia, atau menjelang abad XX, konsep negara formal ini mulai digugat. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo, yakni adanya ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya ajaran sosialisme dan kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Gagasan perihal pemerintah yang tidak boleh campur tangan dalam urusan sosial ekonomi masyarakat akhirnya bergeser pada gagasan baru. Gagasan baru itu adalah bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, tidak boleh pasif/ seperti penjaga malam. Gagasan inilah yang kemudian berkembang dengan istilah welfare state (negara hukum material yang dinamis).  International Commission of Jurist pada konferensinya di Bangkok (1965) menekankan bahwa disamping hak-hak politik rakyat, harus diakui pula adanya hak-hak sosial ekonomi sehingga perlu perumusan standar-standar dasar sosial ekonomi[20]. Dan persyaratan pemerintahan yang demokratis dibawah rule of law tersebut adalah[21] :

a.      perlindungan konstitusional

b.      badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

c.       pemilu yang bebas

d.      kebebasan menyatakan pendapat

e.       kebebasan berserikat dan beroposisi

f.        pendidikan kewarganegaraan.

 

Maka jelaslah bahwa dalam konsep negara hukum material/ welfare state, eksekutif harus memperluas jangkauan tugas untuk membangun kesejahteraan rakyat[22]. Dimana dalam menjalankan tugasnya, eksekutif dilekati pula beberapa hak istimewa.

            Di dalam teori negara hukum modern, disamping memiliki hak imunitas, eksekutif juga memiliki hak kerahasiaan/ privelege. Hak dimaksud adalah untuk secara terbatas presiden dan bawahannya dapat merahasiakan  percakapan ataupun dokumen-dokumen yang menyangkut pelaksanaan tugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Misalnya dalam hal kebijakan negara, atau rahasia negara, atau hal-hal sensitif lainnya, presiden sangat kuat dilekati hak privelege ini. Kendati hak kerahasiaan ini seolah bertabrakan dengan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, namun teori hukum tatanegara yang secara universal mengacu pada freedom of information act USA Tahun 1967, memang memberi pengecualian terhadap informasi dari lembaga-lembaga resmi sebagai berikut[23]:

a.      rahasia dalam hubungan dengan pertahanan dan ketahanan nasional

b.      rahasia hubungan dengan kebijakan LN

c.       rahasia dalam hubungan dengan personil dan praktik internal badan pemerintah

d.      rahasia komersil

e.       catatan/ koresponden badan-badan pemerintah yang oleh undang-undang dilindungi kerahasiaannya, kecuali di muka hakim

f.        catatan yang bersifat pribadi, yang jika dibuka dimuka umum bertentangan dengan hak privacy seseorang

g.      materi terkait perbankan dan lembaga keuangan

h.      dll.

 

Maka jelaslah pula dalam hal ini, hak-hak SBY selaku kepala negara dilanggar secara ilegal oleh ASD. Sebuah pencideraan yang secara umum “menyerang” Indonesia selaku negara hukum modern. Ironisnya, pencideraan dilakukan, sekali lagi, juga oleh negara yang menjunjung supremacy of law.

2.4 Reaksi Lain Atas Penyadapan Terhadap SBY

Bagian ini  lebih menyiratkan kegundahan penulis atas reaksi masyarakat Indonesia terhadap kasus penyadapan SBY. Simak saja bagaimana reaksi masyarakat  yang tergabung dalam Indonesia Security Down (ISD). Komunitas ini meretas situs-situs penting Australia sebagai protes atas penyadapan yang dilakukan ASD. Pada tahap awal, ISD meretas 265 situs negeri kanguru itu dengan cara mengubah tampilan halaman depannya. Misalnya dengan memberi gambar wanita bermata merah dan berambut panjang yang tergerai dengan latar belakang petir dan awan. Ada pula yang berubah menjadi mata biru yang mengintip dari lubang kunci. Pesan para peretas sama, “Stop Spying on Indonesia”. Beberapa hari berselang, ISD menjebol situs asis.gov.au milik Australian Secret Inteligence Service (ASIS). Tugas dinas rahasia itu antara lain merekrut agen dan mengumpulkan informasi intelijen di berbagai negara. Terhadap retasan tersebut media Australia memberitakan beberapa dampak buruk yang melanda mereka seperti jebolnya situs rumah sakit terbesar di Queensland, situs yayasan anak penderita kanker, dan situs yayasan amal anti perbudakan di Australia. Dan Australia-pun, melalui Anonymous Australia, memberi peringatan keras pada Indonesia. Tidak kurang akal, ISD merubah strateginya[24].

Meskipun sepintas tindakan ISD dapat dikatakan sebagai perwujudan sikap nasionalisme, namun disayangkan, sikap itu justru tidak mencerminkan hukum sebagai landasan dalam penyelesaian permasalahan. Supremasi hukum, yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi di sebuah negara hukum (modern), seolah menguap. Perlu reaksi lain yang lebih bijak, tapi tegas, yang tetap berada dalam koridor etika hubungan diplomatik internasional.

3. Kesimpulan

Penyadapan SBY oleh ASD, adalah penyadapan “oleh” dan “terhadap” negara hukum modern. Lebih miris, karena penyadapan yang tidak termasuk kategori lawful interception itu ternyata memenuhi kriteria sebagai delik politik. Delik politik merupakan sebuah delik yang jika dilihat dari sisi pelaku, adalah dilakukan diluar kepentingan pribadi yang dinaungi dengan anggapan bahwa hukum dan negaranya lebih baik dari negara lain. Para ahli hukum pidana juga menyepakati rumusan di 4 (empat) bab pertama buku kedua KUHP sebagai delik yang telah menjatuhkan martabat kepala negara itu.

Meski persahabatan kedua negara sudah sedemikian eratnya, namun  rupanya tidak mengurungkan Australia, yang tidak sekali ini saja, melakukan penyadapan. Sebuah pencideraan terhadap negara hukum modern yang melampaui batas etika diplomatik internasional. 

Diperlukan sikap kehati-hatian, terutama Indonesia, dalam menjaga hubungan bilateral dan multilateralnya. Jangan sampai kasus penyadapan tersebut terulang. Harus ada penegasan tentang solusi/jalan keluar; terutama dalam perjanjian, jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kedua negara.

            Supremasi hukum, sebagai ciri khas yang melekat pada negara hukum, harus senantiasa ditegakkan, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menambah panjang deret pelanggaran yang dilakukan.

            Peran lembaga yudikatif, baik nasional maupun internasional, dalam kasus serupa, harus lebih dioptimalkan. Agar tercipta harmonisasi hubungan antar negara yang lebih kondusif dan toleran.

Bibliography

A. Book

Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar. Bandung: Rafika Aditama, 2001.

Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat). Bandung: Refika Aditama, 2009.

Kansil, C.S.T., and Christine S.T. Kansil. Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia). Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Kusnardi, Moh., and Bintan R.Saragih. Ilmu Negara,. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

Mahfud MD, Mohammad. Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta-Bandung: Eresco, 1981.

Soerodibroto, R.Soenarto. KUHP Dan KUHAP. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

 

B. Regulation

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843, 2008.

 

C. Internet Reference

“Bad Day Penyadapan Australia.” http://news.liputan6.com, 2013. http://news.liputan6.com/read/749551/bad-day-penyadapan-australia.

“BIN: Australia Menyadap Indonesia Sejak 2007.” Http://www.bbc.com, 2013. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia.

Faizasyah, Teuku. “Tidak Etis Penyadapan Hubungan Antarnegara,” 2013. http://www.investor.co.id/home/tidak-etis-penyadapan-hubungan-antarnegara/65717.

Panca. “Lawfull Interception.” Https://panca.wordpress.com, 2006. https://panca.wordpress.com/2006/07/17/lawfull-interception/.

“Pemerintah Telusuri Isu Penyadapan SBY Di Inggris.” Http://www.voaindonesia.com, 2013. http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-telusuri-isu-terkait-penyadapan-sby-di-inggris/1712488.html.

“PM Abbot Menyesal, Tapi Tidak Minta Maaf Kepada Indonesia.” Http://www.solopos.com. Surabaya, 2013. http://www.solopos.com/2013/11/21/skandal-penyadapan-pm-abbot-menyesal-tapi-tidak-minta-maaf-kepada-indonesia-467167.

Tempo, Majalah. “Balasan Setelah Penyadapan.” Https://majalah.tempo.co. Jakarta, 2013. https://majalah.tempo.co/konten/2013/11/18/HK/144019/Balasan-Setelah-Penyadapan/38/42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] “Bad Day Penyadapan Australia,” http://news.liputan6.com, 2013, http://news.liputan6. com/read/749551/bad-day- penyadapan-australia. Diakses pada 1 Januari 2014.

[2] “Pemerintah Telusuri Isu Penyadapan SBY Di Inggris,” Http://www.voaindonesia.com, 2013, http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-telusuri-isu-terkait-penyadapan-sby-di-inggris/1712488.html. Diakses pada 1 Januari 2014.

[3] “PM Abbot Menyesal, Tapi Tidak Minta Maaf Kepada Indonesia,” Http://www.solopos.com (Surabaya, 2013), http://www.solopos.com/2013/11/21/skandal-penyadapan-pm-abbot-menyesal-tapi-tidak-minta-maaf-kepada-indonesia-467167. Diakses pada 1 Januari 2014.

[4] Teuku Faizasyah, “Tidak Etis Penyadapan Hubungan Antarnegara,” 2013, http://www.investor. co.id/home/tidak-etis-penyadapan-hubungan-antarnegara/65717. Diakses pada 29 November 2013.

[5] “BIN: Australia Menyadap Indonesia Sejak 2007,” Http://www.bbc.com, 2013, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia. Diakses pada 8 April 2014.

[6] Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat) (Bandung: Refika Aditama, 2009). p. 1.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843, 2008). Pasal 31 Ayat (1).

[8] Panca, “Lawfull Interception,” Https://panca.wordpress.com, 2006, https://panca.wordpress.com /2006/07/17/lawfull-interception/. Diakses pada 3 Desember 2014.

[9] Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar (Bandung: Rafika Aditama, 2001). p. 102.

[10] Ibid.

[11] R.Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). p. XII.

[12] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta-Bandung: Eresco, 1981). p. 47.

[13] Moh. Kusnardi and Bintan R.Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005). p .93.

[14] Ibid. p. 94.

[15] C.S.T. Kansil and Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia) (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007). p. 39.

[16] Ibid. p. 7.

[17] Ibid. p. 10.

[18] Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat). p. 5.

[19] Mohammad Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). p. 26.

[20] Ibid., p. 29.

[21] Ibid., p. 30.

[22] Ibid.

[23] Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat). p. 172.

[24] Majalah Tempo, “Balasan Setelah Penyadapan,” Https://majalah.tempo.co (Jakarta, 2013), https://majalah.tempo.co/konten/2013/11/18/HK/144019/Balasan-Setelah-Penyadapan/38/42. Diakses pada 4 Januari 2014.





Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/ojs.umsida.ac.id/public_html/cache/t_compile/responsiveTheme^%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 219