The Independence of Notary in The Civil Partnership of Notary

The Independence of Notary in The Civil Partnership of Notary

 

Independensi Notaris dalam Perserikatan Perdata Notaris

 

Adha Dia Agustin

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 1, Sidoarjo

Telp.: +62 31 8921307

Email: adha_jp@yahoo.com

 

Abstract

The continued development of business in Indonesia, would make the greater role of the notary. The number of notaries and needed in each region in Indonesia gets greater. This rapid development, then coupled with the new policy. Previously, Peraturan Jabatan Notaris(PJN) prohibited Perserikatan, but since the establishment of Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) has changed otherwise. Notary possible to make associations in a Civil Partnership. Even Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata described the formation of the implementing regulations of the Civil Partnership. Is it true that Civil Partnership would make science benefit for junior notary and will facilitate the work of a Notary Or it would make large colonies notary who compete each other, so that the function of a notary public is no longer as state officials, but it called the company deed. This journal examines the Civil Partnership in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata and would review the principle of the independence of the notary as set forth in Undang-Undang Jabatan Notaris.

Keywords: the civil partnership of notary; notary independence;

 

Abstrak

Semakin berkembangnya bisnis di Indonesia membuat semakin besar peran notaris. Jumlah notaris dan kebutuhan di masing-masing daerah di Indonesia pun semakin besar. Perkembangan pesat ini, kemudian dibarengi dengan kebijakan baru di dunia kenotarisan. Jika sebelumnya, dalam peraturan Jabatan Notaris(PJN) ada larangan pembentukan Perserikatan, sejak diundangkannya UUJN diubah sebaliknya. Notaris dimungkinkan membuat perkumpulan antar notaris yang berbentuk Perserikatan Perdata. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata dijabarkan peraturan pelaksana dari pembentukan Perserikatan Perdata. Benarkah perserikatan perdata Notaris ini akan memberi manfaat keilmuan pada notaris baru dan akan mempermudah pekerjaan Notaris? Atau Perserikatan justru akan membuat koloni-koloni notaris besar yang akan bersaing satu dengan yang lain, sehingga fungsi notaris bukan lagi sebagai pejabat umum negara, melainkan ‘perusahaan akta’. Jurnal ini akan mengkaji perspektif perserikatan perdata dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengkaji Perserikatan Perdata dengan prinsip independensi notaris sebagaimana diatur dalam UUJN.

Kata kunci: perserikatan perdata notaris; independensi notaris;

 

1. Pendahuluan

Dalam ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakakan  bahwa, Persekutuan Perdata merupakan “Suatu Perjanjian dimana dua orang lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini kemudian dijadikan dasar orang perorangan, profesi pengacara, akuntan untuk mengikatkan diri dalam suatu persekutuan.

Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana diubah dengan rancangan perubahan UUJN tak beda dengan profesi-profesi tersebut. Di dalam ketentuan ini menyatakan bahwa, “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.”[1]. Hal ini tentu berbeda jauh dengan ketentuan sebelumnya, Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menyatakan sebaliknya, dengan tidak memperbolehkan profesi ini bergabung dalam menjalankan jabatannya.

Belum ada penjelasan resmi terkait perubahan aturan ini. Ketika PJN masih berlaku, Perserikatan Perdata Notaris tersebut tidak diperbolehkan. Baik menurut PJN maupun UUJN tidak akan ditemukan suatu alasan diperbolehkannya para notaris bergabung dalam suatu Perserikatan Perdata Notaris. PJN ataupun UUJN atau dalam penjelasannya, baik tersirat maupun tersurat tidak ditemukan alasan hukum, kenapa UUJN memperbolehkan adanya Perserikatan Perdata Notaris.[2] Meski demikian, ketentuan pelaksana dari Pasal 20 UUJN dibuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

Banyak pendapat pro dan kontra terkait ketentuan bahwa, notaris dapat menjalankan jabatan dalam bentuk perserikatan perdata. Di dalam artikelnya, salah seorang Advokat Dorel Amir[3] mengatakan bahwa, pihak yang pro melihat pembentukan perserikatan bermanfaat bagi dunia notaris karena dapat mengakomodir problem ke depan. Di sisi lain pihak yang kontra melihat ide pembentukan perserikatan perdata sebagai akal-akalan bagi notaris senior untuk membentuk dinasti tempat bernaung keluarga notaris serta guna melanggengkan  asetnya agar tetap  lestari sampai ke anak cucu kelak. Terlepas dari persoalan pro dan kontra, dia menilai ide pembentukan perserikatan merupakan terobosan guna menjawab problem membanjirnya minat menjadi notaris dan problem kebijakan formasi. Akan tetapi, kritik yang disampaikan terhadap ide tersebut perlu direnungkan dan berbagai hal yang menjadi kekhawatiran dapat dipandang sebagai akses negatif dari gagasan yang baik. Dengan demikian yang diperlukan bukanlah penolakan terhadap ide tersebut, akan tetapi mengantisipasi ekses negatif dari pembentukan perserikatan perdata.

Di dalam bukunya Habib Adjie[4] mengatakan bahwa, yang perlu dihindarkan jangan sampai terjadi suatu Perserikatan Perdata Notaris tersebut menjadi ‘Perusahaan Akta’ dan juga monopoli yang berakibat Notaris yang membuka kantor sendiri (tidak berserikat) menjadi tersisihkan.

Berangkat dari pendapat tersebut, peneliti hendak melakukan kajian hukum terkait dengan ketentuan Perserikatan Perdata Notaris. Baik dari sisi ketentuan baku Perserikatan Perdata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri maupun prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan dalam pasal-pasal UUJN perubahan.

2. Pembahasan

2.1 Perserikatan Perdata Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

KUH Perdata mengenal dua istilah, yakni persekutuan dan perserikatan Perdata. Sebelum kita membicarakan mengenai Persekutuan dan Perserikatan Perdata, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dahulu pemahaman mengenai Perkumpulan.  Hal ini dirasa penting karena perkumpulan merupakan cikal bakal atau latar belakang terbentuknya Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Perkumpulan dalam pengertian ini, dapat dibedakan 2 (dua) bentuk, yaitu[5]:

1. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini, terjadi dari beberapa peristiwa  dan perbuatan, yaitu :

a.       Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;

b.      Beberapa orang tersebut berkehendak (sepakat) untuk mendirikan perkumpulan;

c.       Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;

d.      Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan ini sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama.

Bentuk perkumpulan ini dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang sama-sama menjalankan perusahaan. Adapun bentuk-bentuk perkumpulan tersebut adalah:

a. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yaitu :

1)   Persekutuan Perdata

2)   Persekutuan Firma

3)   Persekutuan Komanditer

b.  Perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu :

1)    Perseroan Terbatas

2)    Koperasi

3)    Yayasan

4)    Perkumpulan saling menanggung

Perkumpulan dalam arti luas inilah bentuk dasar dari semua bentuk Persekutuan Perdata (Maatschap Vennootschap).

2.  Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan menjadi bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah vereniging, yang merupakan awal terbentuknya Perserikatan Perdata (Burgelijk vennootschap)

Persamaan dari kedua bentuk Perkumpulan ini, adalah masing-masing memiliki atau mengandung unsur-unsur yang sama dalam pembentukannya, unsur-unsur tersebut, yaitu :

1.    Kepentingan bersama

2.    Kehendak bersama

3.    Tujuan bersama

4.    Kerja sama

Tabel 1. Perbedaan Perkumpulan Dalam Arti Luas dan Sempit

Perkumpulan Dalam Arti Luas

Perkumpulan Dalam Arti Sempit

1.      Tidak memiliki kepribadian tersendiri

2.      Bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama

3.      Secara bersama-sama menjalankan Perusahaan

4.      Merupakan cikal bakal terbentuknya Persekutuan Perdata, Persektuan Firma, dan Persekutuan Komanditer (Maatschap venootschap)

1.      Terpisah dari bentuk lainnya dan berdiri sendiri serta diatur dalam perundang-undangan tersendiri

2.      Tidak semata-mata untuk memperoleh laba bersama tetapi lebih kepada kemanfaatan bersama

3.      Tidak menjalankan Perusahaan

4.      Merupakan dasar terbentuknya Perserikatan Perdata

 

1. Persekutuan Perdata

Persekutuan berarti persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu, sementara Sekutu berarti peserta pada suatu perusahaan. Pasal 1618 KUH Perdata, menjelaskan mengenai pengertian persekutuan perdata adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan barang, uang atau tenaga (keahlian) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Pada ketentuan pasal 1618 KUH Perdata ini[6], dalam persekutuan perdata ada 2 (dua) unsur yang harus dilakukan adalah :

a.       Unsur Pemasukan (Inbreng)

b.      Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama

Kedua unsur ini, adalah tambahan dari 4 (empat) unsur yang ada pada pengertian perkumpulan dalam arti luas, yang meliputi :

a.       Kepentingan Bersama

b.      Kehendak bersama

c.       Tujuan bersama

d.      Kerja sama

Unsur Tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama ini, dalam persekutuan perdata dilakukan dengan menjalankan perusahaan. Menjalankan Perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan sebagai perbutan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencara laba.

Dengan menjalankan perusahaan ini, maka bentuk-bentuk persekutuan perdata ini lebih khusus diatur dalam KUHD. Jadi merupakan kajian dalam lapangan hukum bisnis (ekonomi) seperti Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer.

2. Perserikatan Perdata

Perserikatan berarti suatu perkumpulan orang-orang yang sama kepentingan  yang tidak menjalankan perusahaan tertentu. Orang-orang yang mengurus perkumpulan tersebut disebut sebagai Anggota.

Perserikatan perdata masuk dalam lapangan hukum perdata umum, tidak masuk dalam kajian hukum bisnis (hukum ekonomi). Sehingga yang dijadikan dasar Perserikatan Perdata ini adalah Pasal 1618 KUH Perdata. Dalam perserikatan perdata juga mengandung 2 (dua) unsur pemasukan (inbreng) dan bertujuan memperoleh keuntungan bersama. Hanya saja keuntungan yang ada dalam Perserikatan Perdata tidak sebatas berupa uang tetapi lebih pada kemanfaatan yang terkandung sebagai keuntungan.

Demikian juga terhadap unsur pemasukan (inbreng), pada perserikatan perdata pun diwajibkan bagi anggota perserikatan untuk melakukan pemasukan (inbreng) ke dalam perserikatan, yang bisa berupa Uang, Barang dan atau keahlian (tenaga/kerajinan), seperti yang disyarakat pada pasal 1619 Ayat (20) KUH Perdata.

Tabel 2. Perbedaan Persekutuan Perdata Dengan Perserikatan Perdata[7]

Persekutuan Perdata

Perserikatan Perdata

1.   Menjalankan Perusahaan

2.   Betujuan untuk memperoleh Keuntungan atau laba bersama

3.   Suatu Badan Usaha yang termasuk dalam Hukum Bisnis/ekonomi. Contoh :Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer , dsb.

4.   Dilakukan dengan cara terus-menerus dan terang-terangan

1.      Tidak menjalankan perusahaan

2.      Tidak semata-mata hanyauntuk memperoleh keuntungan atau laba tetapi lebih kepada tujuan kemanfaatan bersama

3.      Suatu Badan Usaha termasuk dalam hukum perdata umum

4.      Dilakukan hanya untuk kepentingan tertentu (sesaat)

 

Di dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan[8]. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda maatschap dan vennootschap. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Oleh karenanya, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut Perserikatan Perdata. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai anggota, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu Perserikatan Perdata dan Persekutuan perdata.

Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan.

Batasan yuridis maatschap dimuat di dalam Pasal 1618 BW[9] yang dirumuskan sebagai berikut: ”Persekutuan perdata (maatschap) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Dalam Pasal 1618 dikatakan bahwa, tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah pemasukan (inbreng). Yang dimaksud dengan pemasukan (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula kemanfaatan.

Berdasarkan pasal 1618 dan pasal 1623 KUHPer, meskipun pengertiannya hampir sama, perserikatan perdata dan persekutuan perdata mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

1.    Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahan, oleh karena itu perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk di dalam Hukum Perdata Umum. Disamping itu, pendirian dan pembubarannya dapat terjadi dengann mudah sekali, dan unsur "terang-terangan" serta "terus-menerus" pada perserikatan perdata tidak mutlak.

2.    Persekutuan Perdata adalah suatu badan usaha yang menjalankan perusahaan dan termasuk dalam Hukum Dagang. Mengenai pendirian dan pembubarannya terus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, unsur "terang-terangan" dan "terus-menerus" adalah merupakan unsur yang mutlak.

Namun demikian, kedua macam badan usaha itu diatur di dalam peraturan yang sama yaitu dari pasal 1618 KUHPer sampai dengan pasal 1652 KUHPer (Buku Ketiga, Bab Kedelapan KUHPer). Badan usaha perserikatan perdata ini dapat berubah menjadi persekutuan perdata, apabila perserikatan tersebut menjalankan perusahaan (pasal 1623 KUHPer)[10].

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila perserikatan perdata bertindak keluar terhadap pihak ketiga dengan terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka perserikatan perdata itu melakukan atau menjalankan perusahaan. Bentuk semacam ini dinamakan persekutuan perdata.

Sementara itu, Pendapat Angela Schneeman mendefinisikan partnership sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Partnership dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (agreement) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang disepakati bersama.

Di Inggris, menurut pasal 11 Partnership Act 1890 Perserikatan Perdata adalah hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (partnership is relation which subsist between person carryinga business in common with a view to profit)[11].

Dari penjabaran arti Perserikatan Perdata baik menurut sistem Hukum Civil Law di Indonesia dan Belanda, maupun sistem Hukum Common Law memiliki kesamaan. Yakni hubungan para sekutu didasarkan perjanjian yang tunduk pada ketentuan Hukum Perjanjian.

Karena Perserikatan masuk pada ranah hukum perjanjian bukan lagi hukum dagang maka ada beberapa hal yang harus digaris bawahi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1618 BW, perserikatan merupakan ‘Perjanjian’ antar perorangan. Maka ruang lingkup perjanjian ini merupakan perjanjian sewaktu-waktu. Hal ini tentu berbeda dengan makna persekutuan (perusahaan) menurut hukum dagang.

Beberapa pengertian tentang Perusahaan antara lain[12]:

a.       Menurut Molengraaff, Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus,bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

b.      Menurut Pembentuk Perundang-undangan, perusahaan adalah perbutan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencara laba;

c.       Menurut Polak, perusahaan baru ada, apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Jika dikaitkan dengan notaris maka tentu hal ini bertentangan. Kegiatan pembuatan akta merupakan pekerjaan utama notaris yang dilakukan terus-menerus bukan kegiatan sewaktu-waktu. Perserikatan perdata tidak seharusnya dijadikan wadah untuk menjalankan kegiatan utama notaris. Kecuali, misalnya sekelompok notaris melakukan perjanjian mengumpulkan uang, jasa mereka untuk membantu masyarakat kurang mampu pada waktu tertentu.

Meski demikian, menurut pandangan klasik, Burgerlijke Maatschap atau lebih popular disebut Maatschap/Perserikatan Perdata merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF) dan Persekutuan Komanditer (CV). Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya maatschap/perserikatan tersebut merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas. Hanya saja, karena saat ini tentang Perseroan Terbatas sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan Perseroan Terbatas bukan lagi termasuk species (khusus) dari Maatschap.[13]

Menurut kepustakaan, Maatschap itu bersifat 2 (dua) muka, yaitu bisa untuk kegiatan yang bersifat komersil atau bisa pula untuk kegiatan non komersial termasuk dalam hal ini perikatan-perikatan menjalankan profesi. Dalam praktek dewasa ini, paling banyak dipakai justru untuk non profit kegiatan profesi itu, misalnya persekutuan diantara para lawyer dan akuntan yang biasanya dikenal sebagai “associated” atau “parter”(rekan) atau “compagnon” yang disingkat “Co”.[14]

2.2 Perserikatan Perdata Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004[15] tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 (UUJN), Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Kenotariatan juga mengalami perubahan. Kebijakan kenotariatan yang sebelumnya didasarkan pada Keputusan Kemenkumham Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Kemenkumham Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Salah satu kebijakan yang baru dikeluarkan bagi notaris adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa, notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Perlu diketahui makna kemandirian notaris sebagai seorang Pejabat Umum. Sebagai Pejabat Umum, Notaris harus Independen[16]. Dalam istilah sehari-hari istilah independen ini sering disama artikan dengan Mandiri. Dalam konsep Manajemen bahwa penerapan istilah Mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (depend on) atasannya. Sedangkan Independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.

Independensi ada tiga bentuk, yaitu:

1. Structural Independen, yaitu independen secara kelembagaan(institusional) yang dalam bagan struktur (organigram) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI.

2.  Functional Independen, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan jabatan notaris.

3.  Financial Independen, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun.

Ketentuan independensi ini, bahkan diatur tersendiri dalam kewajiban notaris yang dijabarkan Pasal 16 Ayat  (1) huruf a UUJN:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur,  saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

 

Dilihat dari prinsip-prinsip Independensi tersebut, yang harus diperhatikan Notaris tidak hanya memiliki hubungan structural independen dengan Kemenkumham yang mengangkat notaris, tetapi juga functional independen antar sesama teman sejawat notaris dan financial independen dalam pengelolaan keuangan.

functional independen dijalankan dalam bertindak atas nama jabatan. Pasal 16 huruf (e) menyatakan bahwa notaris berkewajiban:

huruf (e)  merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai  dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

 

Kewajiban ini akan sulit diterapkan apabila Notaris bergabung dalam perserikatan. Dalam praktek bukan tidak mungkin antar teman sejawat mengetahui kepentingan para pihak karena berada dalam satu kantor dan satu administrasi.

Bahkan dalam penjelasan Pasal  16 Ayat (1) huruf e ini menerangkan bahwa Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.  Dengan demikian, dalam konteks filosofis, maka rahasia jabatan merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak pribadi para pihak yang terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris, sehingga tidak dapat direduksi menjadi instrumen untuk semat-mata melindungi notaris[17].

Di dalam prinsip functional independen ini, Notaris juga memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakan mandiri dalam melaksanakan jabatan, dalam artian tanpa melibatkan teman sejawatnya. Meskipun, notaris bergabung dalam satu perserikatan, namun hanya adanya satu tanda tangan notaris dalam satu akta. Apabila Notaris bergabung dalam satu perserikatan, maka hal ini akan sulit diterapkan. Tanda tangan tersebut bisa jadi hanya soal administrasi saja, namun teman sejawat Notaris akan memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang diambil notaris tersebut. Apalagi, apabila ada aturan perserikatan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing Notaris di maatschap tersebut.

Tidak kalah penting, Notaris juga terikat dalam hal financial Independen. Dalam melaksanakan jabatan notaris memang berhak mendapatkan honor. Namun, berdasarkan prinsip ini notaris dilarang mendapatkan anggaran dari pihak lain di luar dari apa yang ia peroleh dari melaksanakan jabatan. Hal ini tentunya akan lebih sulit diterapkan dalam perserikatan. Karena sebagaimana prinsip dalam suatu perserikatan adalah membagi keuntungan bersama.

Di dalam perserikatan tentunya ada perhitungan keuangan terhadap setiap klien yang minta jasa Notaris, pembagian ini tentunya akan mempengaruhi independensi notaris anggota perserikatan. Terutama terhadap notaris yang minim klien. Karena dia dianggap mendapatkan pendapatan dari keuntungan walaupun tidak mendapatkan klien. Padahal prinsip independensi finansial adalah larangan mendapatkan dana dari pihak lain.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam prinsip financial Independen adalah pembagian keuntungan. Dalam Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian mendirikan Perserikatan Perdata, dengan cara tidak boleh memberikan seluruh keuntungan kepada seorang anggota saja (Pasal 1635 KUH Perdata), sebab ini melanggar prinsip dalam Perserikatan ‘mengejar keuntungan bersama’. Tetapi sebaliknya undang-undang memperbolehkan pembebanan seluruh kerugian kepada seorang anggota saja (Pasal 1635 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jika dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah Pasal 1633 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan pembagian itu harus dilakukan menurut asas ‘keseimbangan pemasukan’ dengan arti bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atua benda yang terkecil (Pasal 1633 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sementara dalam dunia kenotariatan, tidak mengenal cara pembagian keuntungan sebagaimana termaktub di atas. Karena Jabatan Notaris merupakan profesi luhur yang mempunyai kewenangan yang sama antar para notaris. Dan menempatkan setiap notaris dalam posisi sederajat. Termasuk dalam pemberian honorarium dari kliennya masing-masing. Begitu Notaris mengangkat sumpah, maka ia dianggap sudah mengetahui keilmuan kenotariatan. Begitu luhurnya profesi notaris ini, sehingga disebut sebagai Pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaren yang terdapat pada Pasal 1 PJN[18] dan Pasal 1868 Burgelijk Wetboek (BW). Dalam Pasal 1 PJN menyebutkan bahwa :

De notarissen zijn openbare ambetenaren, uisuitend bevoegn, om authentieke akten op te maken wegens alle ...(notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik).

 

Berkaca dengan ketentuan sebelum ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris tunduk pada Stbl Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris(PJN). Pada Pasal 12 PJN terdapat larangan bagi notaris untuk mengadakan perserikatan. Adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris untuk mengadakan perserikatan adalah karena perserikatan tidak menguntungkan bagi masyarakat umum. Dikatakan tidak menguntungkan karena perserikatan akan mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat terhadap notaris yang dikehendakinya. Selain itu dikhawatirkan perserikatan semacam ini akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan kepentingan para pihak yang dibebankan kepada para notaris[19].

G.H.S. Lumban Tobing[20] melarang adanya Persekutuan atau Perserikatan Perdata notaris dengan alasan, bahwa persekutuan sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena itu mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang Notaris yang dikehendaki, lebih-lebih di tempat-tempat dimana hanya ada beberapa orang notaris. Selain daripada itu adanya persekutuan diantara Notaris-Notaris dapat menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris.

Sebaliknya dapat pula dikemukakan alasan untuk memperkenankan para Notaris mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka sebagai Notaris, yakni bagi para Notaris yang telah agak lanjut usianya, dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi kesibukan mereka sebagai Notaris. namun, dengan berbagai pertimbangan tersebut G.H.S. Lumban menegaskan bahwa ada yang tidak boleh dilupakan, bahwa walaupun hal itu merupakan alasan yang kuat, namun dalam mempertimbangkan harus diutamakan kepentingan umum, untuk mana Notaris diangkat.

Di dalam artikelnya, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui pengurus pusatnya Maferdy Yulius, sebagai ketua tim revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sekretarisnya Otty Chandra Ubayani menyatakan bahwa pihaknya ingin agar Undang-Undang Jabatan Notaris bisa mencega monopoli notaris agar teripta keadilan dan pemerataan rezeki. Pasal 20 UUJN memperbolehkan notaris membuat Perserikatan Perdata sehingga bisa melakukan monopoli terhadap klien. Notaris-notaris yang sudah pensiun bisa saja tetap menguasai klien-kliennya melalui perserikatan Perdata. Mereka yang sudah pensiun itu akan mewariskan kliennya kepada orang-orang terdekat maupun keluarganya, sehingga nanti terjadi semacam ‘Dinasti Notaris’. Akibatnya notaris yang lain tidak kebagian rezeki. Dengan adanya pasal ini akan membuat notaris ‘senior’ bisa berkuasa sampai akhir hayat dengan menciptakan oligarki kepemimpinan. Sementara itu, notaris lainnya gigit jari. Masalah inilah yang seharusnya menjadi perhatian dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan adanya ketentuan ini, pihaknya tidak melihat perhatian terhadap kelangsungan hajat hidup para notaris yang seharusnya dilindungi dari monopoli atau oligarki notaris yang hanya ingi menguasai sendiri ‘ladang pekerjaan’ yang seharusnya diperuntukkan notaris yang lain.[21]

Di dalam penerapan perserikatan perdata notaris juga harus diikuti dengan prinsip-prinsip moral yang kuat sesuai dengan kode etik notaris. Sayangnya, menurut Herlin Budiono Notaris dianggap belum siap untuk menjalankan Perserikatan sesuai dengan kode etik

Bahwa kehadiran asosiasi notaris di Indonesia adalah suatu dilema, di satu pihak ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan notaris yang lebih baik, namun di segi lain kita belum siap dengan disiplin, nilai moral dan etika profesi yang tinggi, dikhawatirkan jangan-jangan asosiasi notaris berubah menjadi perusahaan akta notaris.[22]

 

Bila hal ini tidak dicegah, tujuan pendirian perserikatan bukan lagi untuk meningkatkan kemampuan keilmuan notaris-notaris baru. Tapi justru memfasilitasi notaris-notaris senior untuk membuat perusahaan akta bahkan  dinasti notaris.

3. Kesimpulan

Ketentuan pasal 20 UUJN adalah awal munculnya wacana perserikatan perdata terhadap notaris. Tidak ada alasan resmi, mengapa ketentuan ini tiba-tiba diatur. Padahal dalam Stbl Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris(PJN) pasal 12 melarang notaris untuk mengadakan perserikatan.

Dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perserikatan perdata ini masuk dalam ranah hukum perdata pasal 1618 BW, bukan hukum bisnis. Di mana dalam perserikatan perdata ini dilakukan dalam kegiatan hukum perjanjian. Apabila, konteks perjanjiannya sudah dalam ranah ‘perusahaan’ yang berarti bahwa melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus, bertindak keluar dan mendapatkan keuntungan maka hal ini disebut dengan persekutuan perdata (Pasal 1623 BW). Kegiatan para notaris yang dilakukan terus menerus, terang-terangan ini seharusnya masuk dalam ranah persekutuan perdata.

Perserikatan perdata ini, juga melanggar prinsip independensi yang dimiliki notaris. Karena tak hanya structural indepensi dengan Kemenkumham saja, notaris juga tunduk pada prinsip functional independensi dan financial independensi. Functional independensi terikat pada kewajiban notaris bekerja secara independen tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Sebagai pejabat umum, kedudukan antara notaris satu dengan yang lain adalah sama. Keberadaan Perserikatan perdata akan membentuk notaris senior dan junior. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kebijakan dalam jabatan maupun dalam prinsip merahasiakan kepentingan para pihak.

Hal serupa juga akan mempengaruhi financial independen. Terutama terhadap notaris-notaris baru. Karena keterikatan dengan perjanjian pembagian keuntungan, maka Notaris juga harus tunduk dalam ketentuan perserikatan dalam melaksanakan jabatannya.

Ditakutkan ke depan, pembentukan perserikatan perdata tidak hanya untuk berbagi ilmu pengetahuan. Namun, menjadi suatu dinasti bagi notaris senior untuk membentuk semacam ‘perusahaan akta’. Dimana notaris senior bisa mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.

Kedepannya Perlu kembali dilakukan pengkajian ulang, tujuan maupun kemanfaatan pembentukan Perserikatan Perdata Notaris. Jangan sampai pembentukan perserikatan ini hanya akan memberikan keuntungan bagi kalangan tertentu. Padahal pada prinsipnya, notaris memiliki kedudukan yang sama. PJN juga memiliki pertimbangan tersendiri mengapa ada larangan notaris membentuk perserikatan.

 

Bibliography

A. Book

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Prasetya, Rudhi. Maatschap, Firma, Dan Perseroan Komanditer. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 Tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum. Jakarta: Djambatan, 1988.

Subekti, and Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pranadnya Paramita, 2004.

Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.

Wijaya, I.G. Ray. Hukum Perusahaan. Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

B. Regulation

Reglement Op Het Notarisambt in Nederland Indie. Indonesia: Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3, 1860.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4432, 2004.

 

C. Internet References

Almir, Dorel. “Pasal-Pasal Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris.” Http://www.hukumonline.com, 2014. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10567/pasalpasal-krusial-dalam-rancangan-undangundang-jabatan-notaris.

Fitriadi, Budi. “Materi Persekutuan Perdata.” Http://kuliahonline.unikom. Ac.id, 2014.

Kelly, David, Ruth Hayward, Ruby Hammer, and John Hendy. Business Law. London: Cavendish Publishing Limited, 2002.

Notarius, Viva. “Perseketuan Perdata (Maatchap),” 2014. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258241440938049&id=255142594581267.

“RUU Yang Sudah Disetujui.” Http://www.dpr.go.id, 2014. http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/ruu-sudah-disetujui.

Setyadi, Arif Indra. “Perserikatan Dan Persekutuan Perdata.” http://notariatundip2011.blogspot.co.id, 2014. http://notariatundip2011.blogspot.co.id/2012/04/perserikatan-dan-persekutuan-perdata.html.

Sofyan, Syafran. “Notaris ‘Openbare Amtbtenaren,’” 2014. http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan/.

Yulius, Maferdy, and Otty Chandra Ubayani. “Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Utamakan Pemerataan Rezeki.” Http://www.medianotariat.com, 2014. http://www.medianotariat.com/index.php/83-opini/111-revisi-uujn-utamakan-pemerataan-rezeki.

 



[1] “RUU Yang Sudah Disetujui,” Http://www.dpr.go.id, 2014, http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/ruu-sudah-disetujui. Diakses pada 25 Januari 2014.

[2] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008). p. 97. 

[3] Dorel Almir, “Pasal-Pasal Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris,” Http://www.hukumonline.com, 2014, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10567/pasalpasal-krusial-dalam-rancangan-undangundang-jabatan-notaris. Diakses pada 25 Januari 2014.

[4] Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[5] H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 Tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum (Jakarta: Djambatan, 1988).

[6] Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pranadnya Paramita, 2004).

[7] Arif Indra Setyadi, “Perserikatan Dan Persekutuan Perdata,” http://notariatundip2011.blogspot.co.id, 2014, http://notariatundip2011.blogspot.co.id/2012/04/perserikatan-dan-persekutuan-perdata.html. Diakses pada 15 Januari 2014.

[8] Viva Notarius, “Perseketuan Perdata (Maatchap),” 2014, https://www.facebook.com/ permalink.php ?story_fbid= 258241440938049&id= 255142594581267. Diakses pada 24 Januari 2015.

[9] Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[10] Budi Fitriadi, “Materi Persekutuan Perdata,” Http://kuliahonline.unikom. Ac.id, 2014. Diakses pada 15 Januari 2014.

[11] David Kelly et al., Business Law (London: Cavendish Publishing Limited, 2002). p. 305.

[12] Ibid. p. 2.

[13] Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma, Dan Perseroan Komanditer (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002). p. 2.

[14] Ibid. p. 4.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4432, 2004).

[16] Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. p. 31.

[17] Syafran Sofyan, “Notaris ‘Openbare Amtbtenaren,’” 2014, http://www.jimlyschool.com/read /analisis/384/ notaris- openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan/. Diakses pada 16 Januari 2014.

[18] Reglement Op Het Notarisambt in Nederland Indie (Indonesia: Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3, 1860).

[19]I.G. Ray Wijaya, Hukum Perusahaan (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005). p 107-108

[20] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1983). p 107

[21] Maferdy Yulius and Otty Chandra Ubayani, “Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Utamakan Pemerataan Rezeki,” Http://www.medianotariat.com, 2014, http://www.medianotariat.com/index.php/83-opini/111-revisi-uujn-utamakan-pemerataan-rezeki. Diakses pada 17 Januari 2014.

[22] Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). p. 71.





Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/ojs.umsida.ac.id/public_html/cache/t_compile/responsiveTheme^%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 219