1. Home
  2. Vol 3, No 2 (2015)
  3. Santoso

Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa

DOI: https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i2.188

Author (s)


(1) * Heri Santoso   (Program Pascasarjana Hukum Pembangunan - Universitas Airlangga Surabaya)  
        Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


This research aimed to discuss the substance of the financial management in the village, the legality of evidence administrative Village Budget (APBDes) and determine the legal basis for the financial management in the village. This research used qualitative descriptive approach. Informants in this study consisted of village head, village secretary, village officials, Rural Community Empowerment Agency (LPMD) and Village Consultative agency (BPD), as well as society in Sidoarjo Regency. These Results from this study were first, namely the preparation of village revenue sources in APBDes into three groups: Revenue Village, transfers and other revenues. Second, common irregularities in a village financial management included financing and spending beyond that is set of APBDes and illegal of payment proof that is made by treasurer. It is aimed to keep orderly bookkeeping. Financial management will be better when supported by the accounting records and supporting evidence properly.

Keywords

management, good governance, rural finance



Full Text: PDF



References


Hadjon, Philipus M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.

Indroharto, (1991). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta.

Kunarjo. (1996). Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. UI –Press. Jakarta.

Mamesah, D, J. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama.

Nordiawan, Deddi. (2007). Akutansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.

Suparmoko, M. (2002). Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Sunyoto, Usman. (1998). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PP 47 tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

PP 22 tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggarn Pendapatan Dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa,Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.


Article View

Abstract views : 751 times | PDF files viewed : 543 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/jkmp.v3i2.188


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2015 JKMP

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.